Gedung BPPM DIY Disebut Kantor Ramah Kelompok Rentan, Seperti Apa?

28 Mei 2017 01:20 WIB Sunartono Jogja Share :

Pemda DIY menganggarkan dana sebesar Rp17 miliar di 2017 untuk membangun gedung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY

Harianjogja.com, JOGJA - Gedung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) DIY bakal menjadi satu-satunya perkantoran di DIY yang memiliki fasilitas yang ramah terhadap kelompok rentan.

Gedung ini akan dibangun Pemda DIY dengan dana sebesar Rp17 miliar di 2017.

Sekretaris BPPM DIY Carolina Radiastuty  menjelaskan secara detail sejumlah fasilitas yang ramah terhadap kelompok rentan antara lain adanya ruang laktasi. Ruang ini direncanakan sangat nyaman, yang di dalamnya tidak hanya sekedar ruang tunggu. Namun juga dilengkapi fasilitas pemerahan ASI berikut frizer sebegi tempat penyimpan ASI.

"Kami rencanana ada ruang laktasi, nanti ibu menyusui bisa menyusui putra-putrinya, memerah susu untuk putranya di rumah sehingga beberapa peralatan di situ memenuhi syarat untuk bisa menyimpan asi. Nanti kan di ruangan harus nyaman, ada washtafle, kemudian ada freezer itu," ujarnya, Jumat (26/5/2017).

Bagi penyandang disabilitas, tangga juga dibangun ramah bagi difabel untuk berpindah lantai. Namun tidak menggunakan lift karena dikhawatirkan biaya operasionalnya terlalu tinggi. Begitu juga dengan toiet, akan disediakan toilet khusus anak, penyandang disabilitas, perempuan dan bagi lansia.

"Untuk toilet bagi penyandang disabilitas perlu ruang yang agak lebar sehingga bisa memutar ada perlu tempat duduk pegangan. Nanti juga ada khusus lansia uang butuh pegangan, hand rel," tegasnya.

Ruang bermain khusus anak juga akan disediakan di BPPM DIY. Ruangan ini tidak hanya memfasilitasi para karyawan yang membawa anak ke kantor saat acara tertentu. Namun juga anak para orangtua yang datang ke BPPM DIY untuk melakukan konsultasi.

Carolina berharap gedung BPPM DIY nantinya bisa menjadi contoh bagi perkantoran lain agar lebih responsif terhadap kelompok rentan. "Saat ini kami mendampingi 42 SKPD DIY, terkait perencanaan dan penganggaran responsif gender. Selain bagaiamana perencanaan, organisasi Pemda DIY juga diminta responsif terhadap kelompok rentan, kami dorong infrastrukturnya," ungkapnya.