Angka Kemiskinan Gunungkidul Turun Tipis

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL-Angka kemiskinan di Gunungkidul turun sebesar 0,69% dibandingkan dengan capaian 2016 sebesar 19,34%. Penurunan ini belum memenuhi harapan karena setiap tahunnya persentase ditargetkan sebesar 1%.

Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi mengatakan, hasil penghitungan dari BPS angka kemiskinan di Gunungkidul pada 2017 sebesar 18,65%. Angka ini turun sekitar 0,69% dibandingkan dengan capaian di 2016 sebesar 19,34%. “Memang tidak besar karena target satu persen per tahun belum terpenuhi karena besaran penurunan di 2017 hanya sebesar 0,69 persen,” kata Immawan kepada wartawan, Rabu (17/1/2018).

Meski meleset dari target, wakil bupati tidak mempersoalkan karena secara kuantitas, jumlah tersebut merupakan tertinggi di wilayah DIY. “Daerah lain seperti Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Jogja, angka penurunannya tidak sampai 0,69%,” ungkapnya.

Menurut dia, penurunan kemiskinan tidak sesuai target karena terpengaruh kondisi ekonomi nasional mulai dari inflasi, tingkat petumbuhan ekonomi, hingga masalah menurunnya daya beli masyarakat. Namun, pengaruh tersebut tidak berdampak signifikan di Gunungkidul sehingga tingkat penurunan kemiskinan merupakan yang tertinggi di masyarakat. “Memang ada pengaruhnya, tapi dampaknya tidak separah seperti di daerah lain,” tuturnya.

Immawan menambahkan, dampak yang tidak terlalu signifikan ini disebabkan pola kultural di masyarakat yang sering menyimpan panen sebagai cadangan. Oleh karena itu, di saat terjadi penurunan daya beli, tidak ada masalah karena stok makanan tinggal mengambil dari cadangan yang dimiliki.

“Di daerah lain, untuk mendapatkan bahan pangan harus beli. Jadi, saat ada penurunan daya beli akan berpengaruh. Kondisi ini berbeda dengan warga di Gunungkidul, saat ada penurunan daya beli tidak ada masalah karena cadangan pangan yang dimiliki masih melimpah,” uajrnya.

Pemkab Gunungkidul akan terus berkomitmen untuk menurunkan angka kemiskinan di Bumi Handayani. Adapun targetnya, pada 2021 tingkat kemiskinan sebesar 15%. “Ini tugas yang harus diselesaikan dan seluruh OPD [organisasi perangkat daerah] saling membantu agar target tersebut dapat dicapai,” imbuhnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News