Ekonomi Digital Bisa Memperparah Ketimpangan

Ekonomi digital bisa berdampak negatif.

Harianjogja.com, JOGJA--Ekonomi digital bagaikan dua mata pisau bagi perkembangan sektor perekomian. Kemajuan teknologi tidak hanya memberikan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi bisnis, tetapi juga berpotensi memperparah tingginya angka pengangguran dan memperlebar ketimpangan ekonomi.

Menteri Perencanaan Pembanguan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan perkembangan teknologi informasi mengantarkan pada era revolusi industri 4.0 atau industri dunia keempat. Proses produksi hingga transaksi akan didominasi sistem yang serba digital.

“Harus kita antisipasi dampaknya terhadap ketersediaan tenaga kerja maupun ketimpangan ekonomi,” kata Bambang dalam jumpa pers yang digelar di sela seminar intenasional Inequality & The Role of Technology in Shaping the Future of Work di Ballroom Hotel Tentrem Jogja, Selasa (23/1/2018).

Bambang memaparkan, ekonomi digital diharapkan membantu mengurangi ketimpangan ekonomi tapi juga bisa jadi malah memperlebar gap yang ada. Dia lalu menyontohkan bagaimana kecanggihan teknologi informasi bisa membantu meningkatkan taraf perekonomian para petani. Jika sudah terbiasa mengoperasikan jenis gawai tertentu, mereka bisa lebih gampang menemukan berbagai informasi terkait pemilihan benih hingga harga pasaran komoditas yang dibudidayakan.

Selain meningkatkan kualitas produksi, pengetahuan yang didapat dari berselancar di dunia Internet dapat memperkuat daya tawar terhadap para para tengkulak. “Harapannya itu memperkecil gap dengan kelompok yang sekarang lebih income-nya karena petani kita semakin sejahtera,” ujar Bambang.

Namun, di sisi lain akan ada beberapa pihak yang berpeluang mendapatkan penghasilan lebih besar sehingga jadi memperlebar ketimpangan ekonomi dengan kelompok yang pendapatannya saat ini sudah lebih rendah. “Ini yang sekarang jadi perhatian kami, bagaimana mengantisipasi itu,” ucap dia.

Saat ini pemerintah juga tengah berusaha mengantipasi kemungkinan meningkatnya jumlah pengangguran karena akan ada banyak pekerjaan yang bisa dihilangkan berkat digitalisasi. “Kita sedang mengalami bonus demografi. Jadi harus kita pastikan tenaga kerja bisa beradaptasi dengan baik dalam perkembangan teknologi ini,” kata Bambang.

Bambang lalu menerangkan, salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah memperbaiki kualitas pendidikan vokasi. Bukan hanya soal kurikulum dan fasilitas, melainkan sampai pada mengubah pola pikir agar pendidikan vokasi juga mesti adaptif terhadap perkembangan teknologi. Bekal yang didapat melalui pendidikan vokasi bahkan berpotensi dipakai untuk mengembangkan usaha mandiri.

Bambang menambahkan, lulusan pendidikan vokasi juga harus dibekali dengan sertifikasi sehingga meningkatkan daya tawar di depan perusahaan atau pihak pemberi kerja. “Kita juga sudah mulai mengidentifikasi jenis-jenis pekerjaan apa yang kira-kira tidak terganggu terlalu banyak oleh kemajuan teknologi informasi,” ungkap Bambang.

Sementara itu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara mengatakan seminar hari itu merupakan bagian dari rangkaian acara menyambut Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 yang tahun ini dipusatkan di Argentina. “Seminar ini mengambil tema Inequality & The Role of Technology in Shaping the Future of Work. Future of Work sendiri adalah topik besar yang diangkat oleh Argentina,” tutur dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News