PMI DIY Kirim 6 Personel Bantu Korban Gempa di NTT
PMI DIY mengirim enam personel ke Kabupaten Manggarai, NTT, untuk memberikan layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan promosi kesehatan.
Pemkab akan memberi stiker bagi reklame yang sudah mengantongi izin
Harianjogja.com, SLEMAN-Mengenai banyaknya reklame ilegal di wilayah Sleman, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman mengaku sedang menyusun strategi.
Asisten Sekretaris Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suyamsih mengakui jika banyak reklame liar dan berdiri tanpa izin. Pemkab, katanya, sedang menyusun perubahan dan penyempurnaan Perbup terkait Izin Penyelenggaraan Reklame. "Sedang kami lakukan pembenahan regulasi. Termasuk sanksinya. Kalau sudah semua jadi, akan dilakukan penindakan," kata Suyamsih, Senin (5/2/2018).
Sanksi terberat, katanya, pencopotan reklame tanpa izin. Nanti Pemkab akan memberi stiker bagi reklame yang sudah mengantongi izin. "Kalau yang enggak punya izin tidak ada stiker langsung dicopot. Nanti dari DPUPKP merekomendasikan Satpol PP untuk mencopotnya," kata dia.
http://m.harianjogja.com/?p=891884">Baca juga : Di Sleman, Hanya 59 Reklame yang Berizin
Dedi Widiyanto, Kabid Penegakan Hukum Satpol PP Sleman akan berkoordinasi lebih dulu dengan instansi yang memiliki kewenangan pengawasan dan pembinaan. "Kami ada di kewenangan penindakannya. Apakah akan memanggil pemilik reklame yang roboh itu. Sebab tidak ada izinnya," katanya.
Satpol PP, lanjut Dedi, tetap konsen dengan penegakan perda dan ketertiban masyarakat. Meski begitu, pihaknya tetap menghormati instansi yang memiliki kewenangan. Ada organisasi perangkat daerah (OPD) yang berwenang mengawasi dan membina (agar bertindak lebih dulu) sesuai Perbup No.53/2015.
"Penindakan oleh Satpol PP terkait dengan penurunan materi reklamenya. Penindakan reklame berkonstruksi dilakukan setelah ada rekomendasi tindakan dari DPUPKP," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PMI DIY mengirim enam personel ke Kabupaten Manggarai, NTT, untuk memberikan layanan kesehatan, dukungan psikososial, dan promosi kesehatan.
BGN suspend 1.276 SPPG MBG yang belum memenuhi syarat SLHS. Sebanyak 654 SPPG kategori kritis diusulkan ditutup permanen.
Jadwal SIM Gunungkidul September 2026 lengkap dengan lokasi, jam pelayanan, syarat perpanjangan SIM A dan SIM C.
KPK menelusuri alur perintah dan aliran uang dalam dugaan suap pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
Jadwal SIM Keliling Polda DIY September 2026 lengkap dengan lokasi, jam layanan, syarat, dan biaya perpanjangan SIM A serta SIM C.
Prabowo menyebut dampak ekonomi KDKMP mulai terasa pada 2027 melalui pemangkasan rantai distribusi dari petani hingga konsumen.