Pemdes Umbulharjo Tunggu Perdes Pengelolaan Wisata Disetujui

23 Februari 2018 10:20 WIB Sleman Share :

Para petugas pemungut membantah adanya pungutan liar

Harianjogja.com, SLEMAN-Tidak hanya layanan yang dikeluhkan, dugaan pungutan di luar retribusi juga dikeluhkan oleh wisatawan. Namun, pengelola Wisata Kaliadem membantah seluruh tuduhan tersebut.

Kepala Dukuh Pangkurejo, Umbulharjo Subagyo menegaskan, masalah tersebut sudah diklarifikasi saat rapat semua unsur. Rapat sendiri berlangsung pada Selasa (20/2/2018) malam yang dihadiri seluruh stakeholder, Dinas Pariwisata, Kecamatan Pemdes Umbulharjo, hingga petugas pemungut hingga komunitas wisata di Kaliadem. "Seluruhnya hadir dan dikonfirmasi," katanya kepada Harianjogja.com, Rabu (21/2/2018).

Dijelaskan Subagyo, para petugas pemungut membantah adanya pungutan liar sebagaimana dilaporkan ke Tim Siber Pungli Sleman. Dalam penjelasannya di hadapan semua pihak, para petugas membantah adanya pelanggaran tersebut. "Tidak ada pungli, semua ikut prosedur. Petugas tidak pernah mengeluarkan tanda bukti berupa kwitansi, setiap transaksi pembayaran retribusi diberikan tiket sesuai aturan," ujarnya.

Memang, kata Subagyo, untuk jip yang masuk membayar uang sebesar Rp5.000 kepada petugas pemungut. Tetapi setelah diakumulasi, tiket retribusi dirobek sesuai keuangan yang masuk. "Kami terus meningkatkan pengelolaan dan bekerja secara profesional saja," ujarnya.

Belum disetujuinya peraturan desa (perdes) terkait pengelolaan wisata di Umbulharjo dinilai menjadi salah satu penyebab munculnya tudingan negatif terkait pengelolaan wisata Kaliadem. Padahal, perdes tersebut dinilai penting untuk mengatur dan mengembangkan pengelolaan wisata Kaliadem.

"Sampai saat ini kami masih menunggu koreksi perdes dan persetujuannya oleh Dispar dan Biro Hukum," kata Kepala Desa Umbulharjo Suyatmi.

Bila perdes tersebut disetujui, Suyatmi yakin masalah-masalah yang muncul selama ini dapat diminimalisasi, bahkan tidak akan ada lagi. Pasalnya dengan adanya perdes tersebut, mekanisme pengawasan akan dapat berjalan dengan baik. Misalnya memberikan fasilitas layanan informasi kepada wisatawan yang datang terkait layanan wisata di destinasi tersebut.

"Sebetulnya kami sudah terus melakukan pembinaan. Komunitas juga memiliki komitmen untuk menjalankan prosedur," ujar Suyatmi.

Dia berharap, seluruh kritik dan keluhan yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan oleh petugas (pengelola) tanpa harus diviralkan di media sosial (medsos). "Sebenarnya bisa dirembuk, ada petugas di sana. Kalau tidak puas, bisa mendatangi pemdes," ujarnya.

Terpisah, Kepala Dispar Sleman Sudarningsih mengaku masih terus mendalami persoalan-persoalan yang selama ini muncul di kawasan wisata Kaliadem. Menurutnya, investigasi dan klarifikasi baru dilakukan di satu Pemdes. "Masih ada dua Pemdes lagi [Kepuharjo dan Glagaharjo] yang perlu diklarifikasi. Jadi sabar dulu ya," katanya.