Pernikahan Dini Bisa Picu Bayi Stunting

15 Maret 2018 13:40 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Bayi stunting tak hanya karena masalah gizi.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Ribuan bayi di Gunungkidul lahir dalam kondisi stunting atau bertubuh pendek. Tak hanya soal gizi penyebab bayi stunting namun juga karena pernikahan dini.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Gunungkidul, Kartini mengatakan stunting bukan hal baru karena setiap tahun ada sekitar 6.200 balita yang mengalami persoalan ini. Untuk menekan kelahiran bayi stunting, Dinas Kesehatan akan terus menyosialisasikan penerapan pola hidup sehat dengan kebutuhan gizi yang mencukupi.

Kartini menjelaskan, untuk mengetahui bayi mengalami stunting dapat dilihat dari ciri fisik. Balita yang mengalami stunting biasanya lahir dengan ukuran tubuh kurang dari 48 sentimeter. “Untuk mengatasi, kami tidak bisa sendiri karena butuh dukungan dari OPD [organisasi perangkat daerah] yang lain hingga partisipasi dari masyrakat sehingga pencegahan dapat maksimal,” katanya Rabu (14/3/2018).

Menurut dia, selain masalah asupan gizi yang kurang, kejadian stunting juga disebabkan karena pernikahan dini. Dari data yang ada, lanjut Kartini, pernikahan dini pada usia 14-18 tahun berkontribusi terhadap 30% jumlah bayi stunting.

“Bayi stunting banyak ditemukan di sejumlah kecamatan seperti Gedangsari, Rongkop dan Semanu,” ungkapnya.

Ketua DPRD Gunungkidul Suharno mendukung upaya pemkab untuk menekan bayi stunting di Bumi Handayani. Menurut dia, semua pihak harus berpartisipasi melakukan pencegahan.

“Semua harus ikut terlibat dan tidak hanya dinas kesehatan yang menangani karena jika hanya satu elemen saja yang bergerak maka hasilnya tidak akan maksimal,” katanya.

Suharno pun mencontohkan, bayi stunting terjadi salah satunya disebabkan karena pernikahan dini. Untuk mencegah nikah dini, lebih pas jika disosialisasikan oleh DP3AKBPMD yang membindangi masalah keluarga berencana. Sedang untuk masalah sarana kebutuhan pokok seperti pelayanan air bersih bisa diserahkan ke DPUPRKP selaku OPD yang membidangi masalah infrastruktur. “Jadi untuk pencegahan semua harus terlibat dan tidak hanya ditangani oleh dinas kesehatan, tapi OPD lain juga ikut berpartisipasi,” ungkapnya.