Sambut NYIA, Pemkab Harus Membentuk Komite Pelatihan Vokasi dan Pemagangan

Harianjogja.com, KULONPROGO—Perhatian Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia kepada tenaga kerja di Kabupaten Kulonprogo mengalami peningkatan signifikan pada 2019. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja RI, Bambang Satrio Lelono, mengatakan peningkatan tersebut meliputi pembiayaan kegiatan peningkatan kualitas tenaga kerja, biaya pelatihan dan pemagangan. Langkah awal tersebut sebagai usaha agar tenaga kerja yang dihasilkan bisa link and match dengan kebutuhan industri atau setidaknya mendekati kebutuhan industri.

"Harapan kami Pemkab Kulonprogo mempersiapkan diri dengan membentuk Komite Pelatihan Vokasi dan Pemagangan," kata Bambang di sela-sela pertemuan bersama Pemkab Kulonprogo, seperti dalam rilis yang diterima Harian Jogja, Minggu (15/7/2018).

Komite Pelatihan Vokasi dan Pemagangan bakal memberikan sejumlah materi agar tenaga kerja yang dihasilkan dari lembaga dapat sesuai kebutuhan industri, termasuk penyiapan instruktur dan tempat pelatihan. Biaya pelatihan dan pemagangan memang berasal dari Kemenaker namun instruktur dan gedung pelatihan disiapkan oleh Pemkab Kulonprogo yang bisa dikerjasamakan bersama swasta.

Pelatihan di Balai Latihan Kerja sangat strategis karena kurikulum yang diberikan bisa segera menyesuaikan dengan kebutuhan industri yang bisa berubah dengan cepat. Menurut dia langkah ini lebih fleksibel karena apabila diterapkan di sekolah menengah kejuruan (SMK) maka diperlukan waktu lama.

"Untuk mencukupi kebutuhan instruktur, bisa menggunakan instruktur teknis dengan terlebih dahulu dilakukan pelatihan metodologi. Karena biasanya instruktur teknis sangat menguasai secara hal teknis, tapi masih lemah dalam metodologi penyampaian materi," katanya.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, anggaran bagi Kulonprogo bakal naik dari sebelumnya sekitar Rp3 triliun naik menjadi Rp7,1 triliun pada 2019. Kulonprogo menjadi prioritas karena ada hal baru yang kini menjadi perhatian, yaitu kebandarudaraan. Selain membentuk Komite Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Kulonprogo diperbolehkan merekrut instruktur non-PNS.

“Pemkab boleh menjalin kerja sama dengan pihak swasta. Kerja sama ini penting menurut saya, karena kalau tidak berani mengajak swasta meloncat untuk berlari, saya kira Pemkab akan terseok-seok, target yang tinggi tidak akan tercapai," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News