Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
Ilustrasi internet/Bisnis.com
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemkab Sleman mengupayakan implementasi dan evaluasi program smart city di setiap lini kebijakan. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sleman, evaluasi dilakukan di dua organisasi perangkat daerah (OPD), Kamis (6/12/2018).
Dua OPD yang menjadi sasaran evaluasi yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Sleman. Kedua institusi tersebut menjelaskan terkait dengan impelementasi program smart city dalam berbagai kebijakan yang sudah dilakukan.
Kepala DPK Sleman, Ayu Laksmi Dewi Tri Astika Putri, mengaku di jawatan yang dia pimpin program smart city diterapkan di hampir semua kebijakan, baik di bidang perpustakaan maupun kearsipan. "Contohnya kami melakukan pengembangan untuk sistem kearsipan melalui berbagai aplikasi, ada program Simarda [Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah], alih media arsip, Sistem Informasi Kearsipan Nasional, dan Sistem Informasi Kearsipan Statis," katanya, Kamis.
Ayu mengatakan dari sisi pelayanan DPK juga mengembangkan beberapa pelayanan yang terintegrasi dengan program smart city, seperti restorasi arsip, storyline Sleman, dan kunjung arsip. Ia menargetkan, pada 2019 semua perangkat daerah sudah menerapkan Simarda. "Tahun ini Simarda sudah diimplementasikan di tujuh organisasi perangkat daerah sebagai pilot project," katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Sleman, Joko Supriyanto, menjelaskan berbagai aplikasi sebagai penunjang program smart city sudah dikembangkan di BPBD Sleman. "Ada program Sleman Disaster Information System. Dengan program ini masyarakat bisa tahu jarak mereka dengan puncak Merapi dan jarak itu termasuk aman atau tidak. Melalui program ini masyarakat bisa tahu karena ada notifikasinya," katanya, Kamis.
Ia mengatakan Sleman Disaster Information System dapat diakses anggota Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Sleman dan masyarakat umum. “Anggota TRC langsung bisa menuju lokasi bencana dengan mengacu pada maps yang ada di aplikasi," ujar Joko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Akademisi mendorong RPPLH DIY 2026–2056 terintegrasi dengan tata ruang, pembangunan, penganggaran, dan program lingkungan.
Kemenhub mempercepat perbaikan terminal, bandara, dan pelabuhan terdampak gempa NTT. Distribusi logistik dialihkan lewat jalur laut jika akses darat terganggu.
Muktamar Ke-35 NU membahas perubahan AD/ART dan mekanisme pemilihan PBNU. Simak agenda Komisi Organisasi dan tahapan sidang muktamar.
24 lurah petahana dan 4 pamong maju Pilur Bantul 2026. Simak aturan cuti, pengunduran diri, serta jadwal tahapan pemilihan lurah.
Polda Metro Jaya mengungkap kronologi Bambang Setiyawan meninggal saat kericuhan Pejompongan. Keluarga menolak otopsi.