Alun-Alun Wates Minim Fasilitas, Pemkab Didesak Lakukan Penataan

Harianjogja.com, KULONPROGO—DPRD Kabupaten Kulonprogo meminta Pemkab segera menata Alun-Alun Wates. Hal ini menyusul adanya keluhan dari para pedagang kaki lima (PKL) serta masyarakat terkait dengan minimnya fasilitas yang ada di pusat kegiatan warga Bumi Binangun tersebut.

Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati, mengatakan perkumpulan pedagang Alun-Alun Wates beberapa waktu lalu mengeluhkan adanya isu sisi selatan dan utara Alun-Alun Wates tidak boleh untuk berjualan. Biaya pasang tenda yang mencapai Rp12 juta per tahun hingga kesediaan PKL membayar retribusi dan mendirikan bangunan yang mendukung penataan Alun-alun Wates juga turut disuarakan.

Mengenai fasilitas, Akhid menyoroti kondisi toilet di Alun-Alun Wates yang tidak berfungsi sehingga menimbulkan bau pesing dan kumuh. Menurutnya pengelolaan toilet di kawasan tersebut lebih baik dikomersialkan supaya terawat dan bersih. "Kalau APBD tidak ada alokasi, lebih baik dikomersialkan," ucap Akhid, Selasa (18/12/2018).

Dewan mengusulkan agar Alun-Alun Wates dilengkapi tempat edukasi, wifi, tempat olahraga dan tempat bermain. Usulan itu bermula saat Dewan menggelar kunjungan kerja ke Surabaya, Jawa Timur. Menurutnya penataan fasilitas publik di Surabaya bisa menjadi contoh karena mampu menyediakan taman yang asri sehingga menjadi pusat ekonomi dan hiburan masyarakat. "Kami berharap Alun-Alun Wates seperti di Kota Surabaya," katanya.

Untuk merealisasikan hal itu Dewan akan mengirim rekomendasi supaya Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengadakan rapat lintas sektoral mulai dari Dinas Pariwisata (Dispar), Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan (Disdag) dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukimam (DPUPKP) untuk merancang penataan dan pengembangan kawasan Alun-Alun Wates.

Pamungkas, salah satu PKL di Alun-Alun Wates meminta Pemkab membangun bangunan permanen bagi para PKL. Sebab jika menggunakan sistem bongkar pasang seperti sekarang, uang yang dikeluarkan para PKL lebih banyak dan tidak efisien.

Dia menjelaskan setiap malam pedagang membayar orang untuk bongkar pasang Rp25.000 hingga Rp30.000 atau sekitar Rp1 juta per bulan. Saat ini jumlah PKL sisi selatan sebanyak 25 orang. "Lebih baik uang itu digunakan untuk membangun bangunan yang bagus untuk berjualan tanpa harus bongkar pasang tenda," katanya

Selain meminta adanya bangunan permanen, Pamungkas juga memohon Pemkab untuk mencari penyebar isu Alun-Alun Wates sisi utara tidak boleh untuk jualan. "Ini sangat meresahkan PKL, kami mohon penyebar isu ditangkap," katanya.

Salah satu pengunjung Alun-Alun Wates, Sujoko, mengatakan perlu adanya penambahan serta keseriusan Pemkab dalam merawat fasilitas umum di Alun-Alun Wates. Menurutnya saat ini fasilitas yang tersedia masih kurang. Sejumlah fasilitas yang ada seperti toilet umum dalam kondisi tidak layak dan terkesan kumuh. "Selain itu untuk fasilitas olahraga dan tempat bermain anak perlu diperbanyak," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.