Advertisement
Tsunami Selat Sunda, BNPB Dorong Terwujudnya Multi Hazard Early Warning System
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di BPBD DIY, Jogja, Minggu (23/12/2018). - Harian Jogja/Desi Suryanto
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA-Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong terwujudnya sistem peringatan dini multi bencana atau multi hazard early warning system. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam konferensi pers di BPBD DIY, Jogja, Minggu (23/12/2018).
Meski sedang menjalani pengobatan alternatif dan liburan bersama keluarga, Sutopo menyempatkan diri menggelar jumpa pers terkait tsunami yang terjadi di Selat Sunda, Sabtu (22/12/2018) malam. Menurutnya, kejadian ini menjadi momentum untuk mengembangkan teknologi baru untuk sistem peringatan dini tsunami yang dipicu longsor bawah laut.
Advertisement
Ia mengatakan, belum semua daerah rawan bencana di Indonesia terpasang sistem atau sensor peringatan dini. Ia mencontohkan, setiap tahun warga yang menjadi korban longsor sangat banyak, tetapi hanya ada 300 hingga 400 unit alat pendeteksi longsor.
"Padahal kebutuhannya ratusan ribu unit [pendeteksi longsor]," ujar dia, Minggu.
BACA JUGA
Hal serupa untuk pendeteksi banjir. Menurutnya, belum semua sungai di Indonesia yang biasa terjadi bandir memiliki sistem peringatan dini rawan banjir.
"Tsunami juga enggak ada karena sejak 2012 sudah enggak ada yang beroperasi karena rusak. Apalagi tsunami yang dipicu oleh longsor di bawah laut. Ini kesempatan mengembangkan," jelas dia.
Ia mengatakan, BNPB tengah berkoordinasi dengan berbagai lembaga untuk menyiapkan Perpres Multi Hazard Early Warning System. Menurutnya, di Indonesia sangat dibutuhkan sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi, tidak terpisah sendiri-sendiri.
"Kita perlu aturan regulasinya agar bisa mengatur semua kementeria, lembaga, dan institusi yang bisa membangun satu sistem multi hazard early warning system. Saat ini regulasinya sedang disiapkan, dikoordinasikan oleh Kemenko PMK. Itu juga terkait dengan masalah pendanaan."
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
GKR Hemas Dorong Penguatan Sekolah Rakyat, Ini Tujuannya
DPRD DIY Dorong Pemerataan Pembangunan di Wilayah Perbatasan
Jokowi Puji Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo
IKLH Bantul Masih Menengah, Pemkab Dorong Gerakan Hijau
Advertisement
Platform MBG Watch Catat 146 Laporan, Mayoritas Kasus Keracunan
4 Wisatawan Tepergok Masuk Zona Larangan Bukit Kukusan Merapi
Dispar Bantul Akui Banyak Wisatawan Lolos dari Pungutan Retribusi
Lima Gerai Gudang Perlengkapan Kopdes Merah Putih Dibangun di Bantul
Pameran Akhir Pekan, Jogja Design Week 2025 Digelar di PDIN
Advertisement
Aktivitas Tambang di Grigak Kulonprogo Ancam Permukiman Warga
Rayakan Dies Natalis ke-26,PKBM Mandiri Bantul Gelar Kirab Budaya
Komisi D DPRD Jogja Kawal Penanganan Keracunan MBG
BPJS Kesehatan Masuk Nominasi Nobel Perdamaian
Jelang Hari Santri, Pesantren di Jogja Kompak Reresik Lingkungan
Advertisement
Aniaya Driver Ojek Online, Pria di Bantul Ditangkap Polisi
Berita Pilihan
Advertisement
Mayoritas Publik Puas dengan Kinerja Setahun Prabowo-Gibran
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal SIM Keliling di Sleman Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025
- Jadwal KA Bandara Jogja Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025
- Jadwal SIM Keliling di Jogja Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025
- Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Sabtu 18 Oktober 2025
- Jadwal Pemadaman Listrik di Jogja dan Sleman Hari Ini, Sabtu 18 Okt
Advertisement
Advertisement
