UGM Bekali Petani Wonosari Cara Atasi Hama dan Penyakit Tanaman
UGM melatih petani di Wonosari, Gunungkidul, mengenali dan mengendalikan hama serta penyakit tanaman pangan dan hortikultura.
Ilustrasi kemiskinan./JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp56,5 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan program ini, upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanto mengatakan, anggaran untuk program kemiskinan sudah dituangkan perencanaan kegiatan di tahun ini. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp56.585.797.620.
“Program ini juga sudah dituangkan didalam APBD 2019,” kata Sri Suhartanto kepada Harianjogja.com, Kamis (3/1/2018).
Dia menjelaskan, alokasi anggaran kemiskinan paling besar digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat dalam kepesertaan BPJS kesehatan yang nilainya mencapai Rp34 miliar. Sedang sisanya untuk pencegahan masalah gizi sebesar Rp1 miliar, penyelenggaraan pendidikan kesetaraaan Rp2,3 miliar, penyehatan lingkunga permukiman Rp6,5 miliar.
Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk bantuan jamban sehat di 18 kecamatan, pelatihan industri kecil, pendampingan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS), bantuan alat pertanian hingga pelatihan dan program pemberdayaan masyarakat.
“Untuk pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Sebagai contoh, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ditangani oleh Dinas Sosial, sedang pelatihan UKM diberikan ke Dinas Koperasi dan UKM,” kata mantan Kepala Bagian Perekonomian, Setda Gunungkidul ini.
Dia pun berharap dengan alokasi anggaran penanggulaan ini, maka upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul dapat optimal. “Harapannya di tahun-tahun mendatang, kemiskinan bisa terus turun. Untuk tahun ini, kami ingin bisa menyamai tingkat penurunan di 2018 [sebesar 1,5 persen] tapi kalau bisa lebih tinggi juga semakin baik,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
UGM melatih petani di Wonosari, Gunungkidul, mengenali dan mengendalikan hama serta penyakit tanaman pangan dan hortikultura.
LPS mencatat 14 BPR dan BPRS dilikuidasi sepanjang 2026. Lemahnya tata kelola menjadi salah satu penyebab utama kegagalan bank.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan warteg dan usaha mikro beromzet maksimal Rp500 juta per tahun bebas pajak.
Mabes Polri tetapkan eks Pimpinan Polri dan dua perwira tinggi sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal nomor seluler Presiden Prabowo.
Mutasi Polri November 2026 menyasar enam perwira terkait Polda DIY, termasuk pergantian Kapolresta dan Wakapolresta Yogyakarta.
Sri Sultan mengingatkan pemanfaatan kekayaan geologi Indonesia harus memperhatikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.