Anggaran Kemiskinan di Gunungkidul Tembus Rp56,5 Miliar
Ilustrasi kemiskinan. - JIBI Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran Rp56,5 miliar untuk penanggulangan kemiskinan. Diharapkan dengan program ini, upaya pengentasan kemiskinan dapat lebih optimal.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanto mengatakan, anggaran untuk program kemiskinan sudah dituangkan perencanaan kegiatan di tahun ini. Total anggaran yang disediakan mencapai Rp56.585.797.620.
“Program ini juga sudah dituangkan didalam APBD 2019,” kata Sri Suhartanto kepada Harianjogja.com, Kamis (3/1/2018).
Dia menjelaskan, alokasi anggaran kemiskinan paling besar digunakan untuk jaminan kesehatan masyarakat dalam kepesertaan BPJS kesehatan yang nilainya mencapai Rp34 miliar. Sedang sisanya untuk pencegahan masalah gizi sebesar Rp1 miliar, penyelenggaraan pendidikan kesetaraaan Rp2,3 miliar, penyehatan lingkunga permukiman Rp6,5 miliar.
Selain itu, alokasi anggaran juga digunakan untuk bantuan jamban sehat di 18 kecamatan, pelatihan industri kecil, pendampingan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PKMS), bantuan alat pertanian hingga pelatihan dan program pemberdayaan masyarakat.
“Untuk pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi di masing-masing organisasi perangkat daerah. Sebagai contoh, untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ditangani oleh Dinas Sosial, sedang pelatihan UKM diberikan ke Dinas Koperasi dan UKM,” kata mantan Kepala Bagian Perekonomian, Setda Gunungkidul ini.
Dia pun berharap dengan alokasi anggaran penanggulaan ini, maka upaya pengentasan kemiskinan di Gunungkidul dapat optimal. “Harapannya di tahun-tahun mendatang, kemiskinan bisa terus turun. Untuk tahun ini, kami ingin bisa menyamai tingkat penurunan di 2018 [sebesar 1,5 persen] tapi kalau bisa lebih tinggi juga semakin baik,” katanya.
