Warga Tuntut Kejelasan Pembangunan PT Widodo Makmur Unggas

Warga Dusun Tonggor saat menggelar aksi damai di jalan menuju lokasi PT WMU di Dusun Tonggor, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu, Senin (14/1/2018). - Istimewa
14 Januari 2019 22:15 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Puluhan warga Dusun Tonggor, Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu menggelar aksi damai meminta kejelasan pembangunan peternakan PT Widodo Makmur Unggas (WMU), Senin (14/1/2018). pasalnya, pasca mencuatnya permasalahan izin beberapa waktu lalu proses pembangunan dihentikan sehingga berdampak kepada warga sekitar.

Saat pembangunan berlangsung ada 100 warga yang dilibatkan. Namun dengan dihentikannya proyek pembangunan kandang di blok tiga dan empat, warga sekitar kehilangan pekerjaan sehingga penghasilan berkurang.

Tokoh masyarakat Dusun Tonggor, Wardoyo, mengatakan aksi itu dilakukan secara spontanitas. Warga menginginkan kejelasan terkait dengan pembangunan PT WMU yang berhenti karena masalah perizinan. “Jujur setelah proyek dihentikan warga tidak bekerja lagi,” kata Wardoyo kepada wartawan, Senin.

Menurut dia aksi yang diikuti sekitar 70 orang ini menuntut terkait dengan janji perusahaan untuk membangun jalan dan poskamling. “Ada tiga tuntutan yang kami ajukan, yakni menyangkut pekerjaan, kemudian pembangunan jalan dan pembuatan poskamling,” katanya.

Wardoyo mengungkapkan aspirasi dari warga sudah disampaikan ke PT WMU. “Hasil pertemuan positif karena perusahaan siap mengakomodasi tuntutan warga,” katanya.

Dia berharap permasalahan izin bisa segera selesai sehingga pembangunan kembali dilanjutkan. “Harapan warga bisa dilanjutkan lagi karena ada banyak warga yang dipekerjakan sehingga ikut merasakan hasil dari peternakan tersebut,” katanya lagi.

Kepala Unit PT WMU, Iwan, membenarkan adanya aksi demo yang meminta kejelasan pembangunan peternakan. Mengenai tuntutan warga, ia siap mengakomodasi, misalnya pembuatan poskamling, perbaikan jalan dan saluran irigasi. Untuk pekerjaan, Iwan belum bisa berjanji karena proses pembangunan berhenti total selama pengurusan izin.

“Solusi untuk pekerjaan akan dibuat sistem giliran karena pengerjaan hanya sebatas pemeliharaan. Namun jika izin telah diperoleh dan pembangunan kembali dilanjutkan, kami siap menggunakan tenaga kerja lokal secara penuh,” katanya.

Untuk pembangunan peternakan baru saat ini progresnya mencapai 60%. Hal ini terjadi karena munculnya masalah perizinan sehingga pembangunan dihentikan. “Kami masih akan membangun blok tiga dan empat, tetapi pelaksanaannya masih menunggu izin turun,” katanya.

Disinggung mengenai masalah izin, Iwan mengaku menyerahkan sepenuhnya ke pemerintah. Namun, ia berharap proses segera kelar sehingga pembangunan bisa dilanjutkan kembali sehingga dapat menyerap tenaga kerja lokal. “Meski berharap, kami tetap mematuhi aturan dalam pengurusan izin,” katanya.