44 KK di KRB III Lereng Gunung Merapi Bersedia Direlokasi

Foto terjadinya guguran kubah lava dari Kaliadem, Sabtu (29/12/2018). - Ist/ Gitsayanto via Twitter BPPTKG
23 Januari 2019 21:15 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Upaya persuasif yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY agar warga di Kawasan Rawan Bencana (KRB) III Gunung Merapi bersedia direlokasi akhirnya membuahkan hasil. Tahun ini, sekitar 44 kepala keluarga (KK) yang selama ini tinggal di KRB III bersedia untuk pindah ke lokasi hunian yang aman.

Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantara, mengatakan sesuai peraturan wilayah KRB III tidak diperbolehkan dijadikan tempat tinggal (hunian). Meski begitu, masyarakat masih bisa beraktivitas di wilayah tersebut. "Kebijakannya boleh untuk beraktivitas tetapi tidak boleh untuk tempat tinggal. Kami terus melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk bisa turun dari wilayah itu," katanya, Rabu (23/1/2019).

Pendekatan tersebut dilakukan sejak pascaerupsi Merapi 2010. Sayangnya, sebagian masyarakat masih tetap bertahan untuk tinggal di kawasan KRB III lereng Gunung Merapi. Tidak hanya di wilayah Pakem, tetapi juga di wilayah Kecamatan Cangkringan. BPBD DIY sudah melakukan kajian dan pemetaan seluruh KK tersebut. "Data terakhir ada lebih dari 600 KK, jumlah ini bisa saja berkembang. Mayoritas ada di Desa Glagaharjo. Kami terus melakukan upaya pendekatan agar mereka bersedia dan dengan kesadarannya mau turun," katanya.

Jika warga di kawasan KRB III bersedia turun, lanjut Biwara, maka Pemda DIY menyediakan tempat tinggal yang layak. Tidak hanya itu, Pemda juga akan memberikan sertifikat bagi keluarga yang mau direlokasi. "Yang turun akan dibuatkan hunian tetap, rumah tipe 36, lahan 100 meter plus sertifikat," katanya.

Pada 2018, menurut Biwara, ada 20 KK warga Umbulharjo yang sudah direlokasi ke hunian baru di Plosokerep. Tahun ini, terdapat 44 KK yang bersedia turun. "Tahun ini kami akan membangun 44 unit rumah bagi 44 KK yang bersedia turun. Proses pengadaan baru mulai, kalau lancar rencananya Maret 2019 akan dilakukan peletakan batu pertama," kata Biwara.

Kepala Desa Kepuharjo, Heri Suprapto, mengakui tahun ini ada sekitar 40 KK warga Kopeng Kepuharjo yang bersedia direlokasi dari kawasan KRB III. Kalau mereka nanti bersedia turun, kata Heri, artinya tidak akan ada lagi warga yang tinggal di kawasan berbahaya. “Tahun lalu hanya ada satu KK yang bersedia direlokasi. Ini (40an KK) kloter terakhir yang selama ini tinggal di kawasan KRB III," ujarnya.

Menurutnya, puluhan KK tersebut akan tinggal di wilayah Huntap yang sudah disediakan oleh Pemda DIY di wilayah Batur (Kepuharjo). "Awalnya tanah tersebut berstatus Tanah Kas Desa (TKD). Tahun 2011 sudah dibeli oleh Pemda," ujarnya.