Tetapkan Status Darurat Bencana, Kulonprogo Siapkan Rp3,9 Miliar

Harianjogja.com, KULONPROGO--Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah menetapkan status darurat bencana pasca musibah tanah longsor dan banjir melanda sejumlah wilayah di kabupaten berjuluk Bumi Menoreh tersebut pada Minggu (17/3/2019).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo, Ariadi mengatakan penetapan status tersebut telah diputuskan sesaat setelah bencana melanda Kulonprogo. "Kami sudah tetapkan pada Minggu tanggal 17 kemarin, sembari menunggu jadinya surat keputusan bupati," kata Ariadi kepada Harian Jogja, Selasa (19/3/2019).

Dengan penetapan ini, maka anggaran perbaikan kerusakan akibat bencana serta pemenuhan kebutuhan logistik korban bisa diambilkan dari APBD kabupaten lewat Biaya Tak Terduga (BTT). Totalnya mencapai Rp3,9 miliar. "Tapi penggunaannya sesuai kebutuhan, jadi tidak semua kami gunakan," kata Ariadi.

Dari pendataan BPBD Kulonprogo, sebanyak 50 titik terjadi longsor, pohon tumbang dan banjir. Longsor dan pohon tumbang banyak ditemui di Kulonprogo sisi utara atau wilayah perbukitan, meliputi Kecamatan Kalibawang, Samigaluh, Kokap, dan Girimulyo. Sementara untuk banjir banyak melanda wilayah di sepanjang Sungai Serang.

Salah satu banjir dengan dampak terparah menurut Ariadi ada di Desa Bendungan. Pasalnya tanggul sungai di wilayah tersebut jebol dan merendam ratusan rumah. Warga pun terpaksa diungsikan. "Kemarin saat mau jebol sudah saya instruksikan petugas untuk mengumumkan  kepada warga sekitar untuk waspada, dan benar saja, tanggul jebol," kata dia.

Jebolnya tanggul di Desa Bendungan kata Ariadi memungkinkan desa tersebut untuk mejadi Desa Tangguh Bencana (Destana). Sebab, sebagian wilayah Desa Bendungan dilewati aliran Sungai Serang yang sewaktu-waktu bisa meluap dan menimbulkan banjir. "Nanti pada 2020 kami targetkan seluruh desa rawan bencana di Kulonprogo bakal jadi Destana, bukan tidak mungkin Desa Bendungan menjadi salah satunya," ujarnya.