BPJS Kesehatan Bayar Klaim Rp11 Triliun kepada Rumah Sakit

Harianjogja.com, JOGJA--Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menyalurkan dana sebesar Rp11 triliun untuk membayar utang klaim jatuh tempo BPJS Kesehatan kepada rumah sakit sepanjang April 2019. Sementara, untuk wilayah kerja Kantor Cabang Yogyakarta, dana yang sudah digelontorkan sebesar Rp157,05 miliar.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti megungkapkan selain menyalurkan Rp11 triliun secara nasional, BPJS Kesehatan juga melakukan pembayaran sebesar Rp1,1 triliun dalam bentuk dana kapitasi kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). 

"Sampai hari ini, tagihan klaim rumah sakit yang lolos verifikasi dan sudah jatuh tempo, akan dibayar BPJS Kesehatan dengan mekanisme first in first out," kata dia dalam jumpa pers di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta, Jogja, Selasa (16/4/2019).

Ia menjelaskan urutan pembayaran disesuaikan dengan catatan BPJS Kesehatan. Rumah sakit yang lebih dahulu mengajukan berkas secara lengkap, transaksi pembayaran klaim akan diproses terlebih dahulu. Upaya menuntaskan pembayaran fasilitas kesehatan ini bisa terwujud karena ada dukungan penuh Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan.

Hesti mengatakan untuk wilayah kerja Kantor Cabang Yogyakarta terdapat 206 FKTP dan 31 fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL) yang telah dibayarkan dana kapitasi dan tagihan klaimnya. Adapun total pembayarannya sebesar Rp157,05 miliar sepanjang April 2019.

"Dana itu terdiri dari Rp12,63 miliar untuk kapitasi, Rp2,25 miliar untuk klaim nonkapitasi, dan Rp142,17 miliar untuk klaim rumah sakit," kata dia.

Menurut Hesti, setiap tanggal 15 merupakan tanggal pembayaran kapitasi untuk FKTP. Oleh karena itu, ada kemungkinan pembayaran nonkapitasi dan tagihan rumah sakit dibayarkan BPJS Kesehatan pada hari berikutnya. Hal ini merupakan mekanisme pembayaran yang rutin dilakukan setiap bulan oleh BPJS Kesehatan.

"Biasanya mitra perbankan kami menjalankan transaksi untuk pembayaran kapitasi ini dulu. Namun, kami pastikan kewajiban pembayaran ke fasilitas kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku dapat dilakukan paling lambat hari ini,” kata Hesti.

Hesti mengatakan, dengan dibayarnya utang klaim jatuh tempo oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan, diharapkan pihak fasilitas kesehatan juga bisa melakukan kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam regulasi. Dia juga berharap pihak RS dapat kian optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada para pasien jaminan kesehatan nasional kartu Indonesia sehat (JKN-KIS).

"Kami selalu berkoordinasi dengan fasilitas kesehatan yang melayani peserta JKN-KIS untuk memberikan pelayanan terbaik tanpa diskriminasi, sebagaimana yang diatur dalam regulasi yang ditetapkan pemerintah. Dengan demikian diharapkan masyarakat semakin yakin bahwa program ini akan terus berlangsung, rumah sakit menjadi lebih tenang dan tenaga kesehatan merasa nyaman," ucap Hesti.

Hesti menjelaskan program JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan selain memberikan jaminan layanan kesehatan yang berkualitas, juga memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan industri kesehatan dan penciptaan lapangan kerja. Apabila terdapat kekurangan, hendaknya dapat diperbaiki bersama-sama. Menurutnya, jangan sampai ada diskriminasi pelayanan yang bersifat kasuistis, lalu digeneralisir, sementara sangat banyak peserta JKN-KIS yang terlayani dengan baik.

"Ke depannya, Insyaallah pemerintah akan terus menjaga sustainabilitas program JKN-KIS ini dan pelayanan kepada masyarakat akan terus diperbaiki. Kami berterima kasih kepada penyedia layanan [provider] sekaligus mohon maaf serta apresiasi atas kerja sama, pengertian dan kesabarannya selama ini,"katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News