Soal Pemilu 2019, Ini Kata Caleg Muda Asal Jogja...

Harianjogja.com, JOGJA-Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi partai termuda dalam pelaksanaan pemilu 2019 ini. Meski di level nasional tidak mendapat jatah kursi DPR, di tingkat daerah, geliat partai besutan Grace Natalie ini cukup terlihat. Di DIY salah satunya, yang meloloskan Stevanus Christian Handoko.

Pria yang kerap disapa Steve ini menjadi satu-satunya caleg PSI yang lolos di DIY. Kepada Harian Jogja di Kantor DPW PSI DIY, Jumat (3/5/2019), ia mengatakan jika PSI di dapil 1 DIY mendapat suara sebanyak 14.000. Hal ini tentu pencapaian yang cukup lumayan, mengingat partai ini berdiri baru sekitar empat tahun.

Steve menjelaskan, dalam berkampanye, tidak ada strategi khusus yang diterapkan. Sebagai partai yang berafiliasi dengan Jokowi, dalam berkampanye pun ia mengikuti instruksi Jokowi, yakni door to door. Menurutnya, untuk skala daerah lebih efektif ketimbang kampanye konvensional dengan mengumpulkan massa, tanpa perkenalan lebih dekat antara caleg dengan masyarakat.

Meskipun ia mengakui, kampanye door to door dengan mendatangi rumah penduduk, keluar-masuk kampung, menghabiskan banyak waktu dan tenaga. “Tapi dampaknya signifikan, kami bisa ngobrol langsung dengan masyarakat satu persatu,” katanya.

Selain itu sebagai partai yang dicitrakan anak muda, Steve tetap menerapkan kampanye digital. Kampanye ini ditujukan bagi pengguna internet yang didominasi oleh anak muda. Ia juga rutin menggelar diskusi di kantor DPW untuk membahas isu-isu ke-jogja-an.

Pria berumur 36 tahun ini memiliki visi mengintegrasikan DIY dalam konsep smart city, dimana hal ini telah diamanatkan Sultan lewat Pergub, 13 tahun yang lalu. Ia melihat, smart city hanya berjalan di Sleman dan Kota Jogja. “Ini lah yang perlu diintegrasikan, jadi tidak hanya dua wilayah itu saja yang maju,” katanya.

Bukan hanya antar daerah, smart city juga harus terintegrasi dengan korporasi-korporasi di DIY. menurutnya, kerjasama yang tepat, bisa menjawab berbagai persoalan yang dihadapi DIY. ia mencontohkan dalam mengeluarkan kebijakan lalu lintas, pemerintah bisa bekerjasama dengan penyedia ojek online. “Ojek online punya data traffic setiap harinya, itu bisa jadi bahan untuk membuat regulasi,” kata Steve.

Ia juga menyoroti isu kesejahteraan. Menurutnya, kunci dari kesejahteraan adalah akses pendidikan. Ia melihat masih banyak masyarakat Jogja yang belum bisa mengakses pendidikan sampai bangku kuliah. Untuk itu, ia memiliki gagasan untuk mengintegrasikan program pemeintah dengan korporasi dan perguruan tinggi, untuk memberi aksess pendidikan seluas-luasnya, terutama untuk warga asli Jogja.

Caleg dari Partai Gerindra, Krisma Putra berusia 27 tahun ini lolos pemilu DPRD Kota Jogja. Saat ditanya apa visi-misinya, ia menjawab tidak punya visi-misi. Katanya, seorang legislatif memang seharusnya tidak punya visi-misi, karena visi misi itu berangkat dari rakyat.

Berdasarkan pengamatannya selama keliling Kota Jogja, ia menemukan banyak problem di masyarakat berkaitan dengan ekonomi, tidak tersedianya lapangan pekerjaan, dan pelaku usaha mikro yang masih kurang dirangkul oleh pemerintah.

Ia mengatakan, pemerintah memang sudah banyak melakukan program pemberdayaan, akan tetapi ia melihat pada pelaksanaan teknis masih lemah. Menurutnya, kebanyakan program pemberdayaan hanya berhenti di pemberian modal dan peralatan, setelah itu tidak ada pendampingan.

Ia mencontohkan pelatihan sablon pada pemuda. Setelah diberikan modal dan alat sablon, belum tentu para peserta menjalankan usaha sablon. Kalaupun menjalankan, pemasarannya juga belum tentu langsung lancar. “Makannya pendampingan pemerintah sangat diperlukan,” katanya.

Menurutnya banyaknya angka kriminalitas didominasi oleh latar belakang ekonomi lemah. Seorang pedagang menjual sisa buah dan sayur busuk karena desakan ekonomi. Sebab itu penguatan ekonomi menjadi kunci dari persoalan masyarakat.

Beberapa isu lain seperti layanan kesehatan yang masih menyulitkan secara administrasi. Lalu pendidikan, dimana saat ini masih banyak kasus ijazah ditahan sekolah. Padahal menurut aturan, penahanan ijazah tidak diperbolehkan. “Tapi apakah ada punishment jika terjadi kasus penahanan ijazah? Ini yang perlu diperkuat, di wilayah teknis pelaksanaan.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News