Revisi UU Hak Cipta Harus Lindungi Kreativitas Tanpa Batasi Ekspresi
Revisi UU Hak Cipta diingatkan tak membatasi kreativitas digital. Regulasi harus lindungi kreator tanpa mengancam kebebasan berekspresi.
Kepala DPKP DIY Sasongko/Harian Jogja-Abdul Hamid Razak
Harianjogja.com, JOGJA—Peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-47 akan digelar selama tiga hari, mulai Senin (27/5/2019) hingga Rabu (29/5/2019) mendatang. Gelaran yang diselenggarakan di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) DIY tersebut dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi terhadap para petani.
Kepala DPKP DIY, Sasongko, mengatakan setiap tahun, peringatan HKP digelar setiap 21 Juni. HKP digelar sebagai wujud apresiasi dan penghargaan kepada para petani, peternak dan perkebunan. Termasuk di antaranya adalah seluruh pelaku pertanian yang telah bekerja keras menyediakan pangan bagi rakyat dan menghasilkan berbagai komoditas produk pertanian.
"HKP ini juga sebagai momentum untuk mawas diri semua insan pertanian untuk introspeksi terhadap semua kekurangan dan kesalahan serta mengupayakan perbaikan," katanya kepada Harian Jogja, Jumat (24/5/2019).
Tahun ini, peringatan HKP mengangkat tema Dengan Semangat HKP, Kita Tingkatkan Penguasaan Teknologi dan Inovasi Petani Menuju Kemandirian dan Kedaulatan Pangan. Tema itu, menurut Sasongko, sangat tepat dan relevan dengan situasi pertanian saat ini dan tahun-tahun mendatang. Dalam UU No.18/2012 tentang Pangan, kata dia, kedaulatan pangan merupakan hak negara dan bangsa dalam menentukan kebijakan pangan secara mandiri.
"Menjamin hak atas pangan bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal," katanya.
Dijelaskan Sasongko, kedaulatan pangan tentu saja membutuhkan dukungan dan kerjasama banyak pihak agar stabilisasi stok pangan tercukupi dan perputaran pangan berjalan lancar. Salah satu yang tidak boleh disepelekan adalah peran petani sebagai pilar penting produksi pangan lokal dan dunia. "Penyematan gelar petani ini sebenarnya cukup universal karena dapat meliputi mereka yang memegang cangkul, penyadap nira, penyebar jala, hingga menernak hewan," katanya.
Pemerintah dan swasta, kata dia, juga harus berperan aktif dalam membantu para petani dalam membuat kebijakan-kebijakan, pengadaan alat produksi, pelatihan dan pengadaan bibit yang unggul. Di sektor pertanian, beberapa masalah mesti diatasi di antara adalah terbatasnya penguasaan alat mesin pertanian, pupuk bersubsidi dan belum lancarnya pendistribusian pupuk sampai ke petani. "Termasuk masih adanya penyalahgunaan peruntukannya," katanya.
Persoalan lainnya, benih dan bibit unggul dan bermutu baik untuk pengembangan pertanian tanaman pangan serta holtikultura maupun perkebunan rakyat dinilai juga belum tercukupi. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pengembangan pertanian tanaman pangan serta holtikultura maupun perkebunan rakyat.
Faktor lain, terbatasnya modal sehingga pemanfaatan SDA tidak maksimal. "Hasil peternakan lokal juga masih belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat. Masih rendahnya kemampuan untuk menanggulangi penyakit menular pada ternak," kata Sasongko.
Nur Hadi, salah seorang panitia HKP mengatakan kegiatan tersebut juga diisi dengan lomba menggambar anak dengan jumlah peserta 100 anak. Temanya bertani, berkebun dan beternak. "Selain itu, kami juga menggelar pemberian bakti sosial berupa 80 paket sembako dengan 80 orang penerima," katanya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Revisi UU Hak Cipta diingatkan tak membatasi kreativitas digital. Regulasi harus lindungi kreator tanpa mengancam kebebasan berekspresi.
Dasco hubungi Dirut Pertamina soal lonjakan gas industri yang picu ancaman PHK 55.000 buruh di Bekasi.
Nadiem Makarim akui bisa khilaf namun bantah korupsi dalam sidang kasus Chromebook Kemendikbudristek, kerugian negara capai Rp2,18 triliun.
Ekonom UGM prediksi harga Pertamax bisa turun pada Juli 2026 seiring turunnya harga minyak dunia dan meredanya tensi geopolitik.
Ekonom Permata Bank sebut pelemahan rupiah picu kenaikan harga barang impor dan tekan daya beli rumah tangga secara bertahap.
Waskita Karya kantongi proyek Tol Yogyakarta–Bawen Seksi 3 senilai Rp2,1 triliun untuk mempercepat akses Borobudur dan dorong ekonomi daerah.