Kulonprogo Siapkan 200 Tangki Air Bersih untuk Bantu Warga yang Alami Kekeringan
Sejumlah warga Dusun Bulu, Desa Girimulyo, Kecamatan Girimulyo saat menerima bantuan air bersih, di wilayah setempat, Selasa (18/9/2018). - Harian Jogja/Uli Febriarni Harianjogja.com, KULONPROGO-- Untuk menghadapi kekeringan di sejumlah wilayah di Kulonprogo, Pemkab Kulonprogo menyiapkan 200 tangki yang siap disalurkan apabila masyarakat kekurangan air saat musim kemarau.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi mengatakan anggaran kedaruratan yang disiapkan salah satunya untuk kekeringan di Kulonprogo masih tersisa sebanyak Rp1,6 miliar. "Kami akan keluarkan apabila sudah dibutuhkan dan sudah ada status tanggap darurat," ujar Ariadi pada Selasa (16/7/2019).
Ia mengatakan, nantinya status tanggap darurat dikeluarkan melalui surat dari Bupati untuk penanganan kekeringan. Anggaran yang disiapkan dari biaya tak terduga di tahun ini total Rp3,6 miliar. Sebelumnya, biaya sudah dikeluarkan oleh Pemkab Kulonprogo untuk penanganan banjir.
Untuk warga yang kekurangan air pihaknya menyiapkan 200 tangki yang akan didroping. Ia mengatakan, selain dari Pemkab Kulonprogo, beberapa pihak seperti Polres dan Polsek di Kulonprogo sudah mulai menyalurkan bantuan air ke beberapa wilayah.
"Kami tunggu kalau sudah masif kebutuhannya. Masyarakat nantinya yang mengajukan permohonan dan apabila dana rutin tidak mencukupi baru kita berlakukan tanggap darurat untuk atasi kekeringan di Kulonprogo," jelas Ariadi.
Kepala Stasiun Klimatologi Mlati BMKG Yogyakarta, Reni Kraningtyas mengatakan berdasarkan hasil monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) secara berurutan di wilayah DIY, ada 49 kecamatan yang masuk pada status awas potensi kekeringan meteorologis.
Untuk Kulonprogo, status awas tersebut ada di Kecamatan Kalibawang, Kokap, Panjatan, dan Pengasih. Untuk status awas, HTH terjadi lebih dari 60 hari dengan prospek hujan yang rendah.
Ia mengatakan, pada periode tiga bulan ke depan wilayah DIY diperkirakan masih dalam musim kemarau dengan puncaknya akan terjadi di Agustus. BMKG mengimbau agar masyarakat berhati-hati terhadap potensi kekeringan tersebut. "Dampaknya untuk sektor pertanian dengan tadah hujan akan terjadi pengurangan ketersediaan air tanah, juga adanya potensi mudah terjadi kebakaran," jelas Reni.
