Advertisement
Dana Desa Bisa Digunakan untuk Kurangi Stunting

Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Hingga saat ini angka penderita stunting di Kabupaten Gunungkidul masih cukup tinggi. Dana desa diharapkan bisa membantu mengurangi jumlah penderita stunting di Gunungkidul.
Kepala Dinas Kesehatan Gunungkidul, Dewi Irawaty, mengatakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 61/PMK.07/2019 tentang Penganggaran Dana Desa, selain untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia di desa, dana desa bisa digunakan untuk penanganan kesehatan khususnya mencegah stunting. "Itu bentuk komitmen pemerintah untuk mengurangi stunting," ucapnya, Jumat (19/7/2019).
Advertisement
Dewi menjelaskan menurut riset kesehatan dasar (Riskesdas) pada 2018 menunjukkan angka stunting di Indonesia mencapai 30%, sedangkan pada Riskesdas 2013 jumlah stunting sebanyak 37%. "Dalam waktu lima tahun terjadi penurunan sebanyak tujuh persen kasus stunting di Indonesia," katanya.
Dia menyatakan stunting masih menjadi permasalahan baik secara nasional maupun di tingkat daerah. Pasalnya, anak yang kerdil atau stunting identik dengan kecerdasan.
Berdasarkan data Dinkes Gunungkidul, jumlah anak balita penderita stunting di Bumi Handayani pada 2017 sebesar 20,60% atau sebanyak 6.396 anak. Pada 2018 jumlah itu turun menjadi 18,47% atau sebanyak 5.938 anak.
Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Masyarakat Desa (DP3AKBPMD) Gunungkidul, Heri Santoso, menuturkan untuk membantu menekan jumlah stunting sudah dilakukan dengan melatih kader pembangunan manusia. Nantinya mereka ditugaskan akan menjadi motor penggerak pencegahan dan penanganan stunting di desa. "Terkait dengan penggunaan dana desa untuk menurunkan angka stunting salah satunya digunakan untuk mendukung kegiatan posyandu khususnya bagi ibu hamil," ujarnya.
Menurutnya, penanganan stunting di desa wajib dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) 2020. "Itu salah satu strategi kami memberi input dalam perencanaan RKPD 2020," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Ratusan Ribu Penerima Bansos Terindikasi Terlibat Judi Online, Ini Komentar Sosiolog UGM
- Udara di DIY Bikin Menggigil, Angin Monsun Jadi Penyebabnya
- 23 Kambing Mati di Turi Sleman Akibat Keracunan Pakan
- Lurah Srimulyo Membantah Tuduhan Korupsi Penyalahgunaan Tanah Kas Desa
- SPMB 2025, Banyak SMP Negeri di Bantul Kekurangan Siswa, Ternyata Sebagian karena ke Pondok Pesantren
Advertisement
Advertisement