PHK Industri Tak Hanya Dipicu Harga Gas, Ini Penjelasan Said Iqbal
Said Iqbal menegaskan PHK industri tidak hanya dipicu harga gas, tetapi juga konflik global, daya beli melemah, dan relokasi investasi.
Sapi yang ada di Pasar Hewan Imogiri, Bantul./Harian Jogja-Dok
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Pertanian Peternakan Perikanan dan Kelautan (DP3K) Bantul berupaya mencegah masuknya hewan ternak yang diduga terpapar antraks menjelang Iduladha.
Kepala DP3K Bantul, Pulung Haryadi, menyatakan jajarannya memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang digunakan untuk kurban sesuai dengan regulasi yakni dengan mengecek surat keterangan kesehatan hewan (SKKH). Surat ini merupakan bukti validasi bahwa sapi atau hewan kurban lainnya benar-benar sehat dan boleh diperjualbelikan untuk kurban.
“Regulasi ini berlaku bagi hewan kurban yang berasal dari daerah lain seperti Kabupaten Gunungkidul dan dari daerah lain seperti Jawa Tengah. Jadi, pada dasarnya tidak ada larangan untuk membeli hewan kurban dari Gunungkidul atau daerah lain, tetapi harus dipastikan bahwa hewan tersebut memiliki SKKH dari daerah asal,” katanya kepada Harian Jogja, Minggu (21/7/2019).
Pulung menyatakan pengecekan SKKH merupakan upaya mencegah penyebaran penyakit melalui jalur distribusi. Menurutnya, perekrutan tenaga kesehatan hewan beberapa waktu lalu termasuk dalam program tersebut.
“Perekrutan 100 tenaga medis hewan yang kami lakukan beberapa waktu lalu termasuk upaya kami untuk mencegah penyakit antraks masuk ke Bantul. Mereka [tim medis] selain memberikan vaksin juga ikut memantau di pasar hewan sebelum pelaksanaan hari kurban,” kata Pulung.
Selain merekrut tenaga medis, DP3 Bantul juga menggelar program sosialisasi kepada takmir masjid. Hal itu bertujuan agar penyembelihan hewan kurban dilakukan dengan baik dan sesuai syariat agama. “Untuk takmir masjid kami juga memberikan pembekalan dan pelatihan,” kata Pulung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Said Iqbal menegaskan PHK industri tidak hanya dipicu harga gas, tetapi juga konflik global, daya beli melemah, dan relokasi investasi.
Kemdiktisaintek meluruskan isu 60.000 camaba mundur. Data itu berasal dari evaluasi 2025, bukan kondisi penerimaan 2026.
Pemkab Sleman mulai rehabilitasi 8 SMP pada 2026. Enam sekolah sudah kontrak, sisanya menyusul dengan anggaran Rp1,54 miliar.
KPK mengungkap dugaan suap jabatan Sekda Kuansing, Bupati disebut meminta mobil mewah senilai Rp2,05 miliar.
SPMB SMP Bantul 2026 masih menyisakan kursi kosong, SMPN 2 Sanden kekurangan 40 murid, Dikpora siapkan solusi.
Terdakwa TPPU Andhi Nur Huda mengaku ada permintaan dana Rp21,5 miliar untuk Pilpres dalam sidang di Tipikor Semarang.