Bantul Siaga Darurat Kekeringan

Penyaluran bantuan air bersih di Dusun Sumbersari, Desa Banjarasri, Kecamatan Kalibawang, Selasa (4/9 - 2018).Harian Jogja/Beny Prasetya
24 Juli 2019 07:07 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul resmi menetapkan siaga darurat kekeringan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Bantul tentang Status Siaga Darurat Kekeringan yang berlaku sejak Juli ini hingga akhir Oktober mendatang.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul,  Dwi Daryanto mengatakan SK penetapan status darurat yang dikeluarkan Bupati Bantul Suharsono merupakan tindaklanjut dari kondisi kekeringan di Bantul yang cukup memprihatinkan.

Bahkan berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi,  Klimatologi,  dan Geofisika (BMKG) DIY,  kekeringan tahun ini akan lebih panjang dibanding tahun lalu. Saat ini dampak kekeringan sudah melanda 15 desa di enam kecamatan, yakni Kecamatan Piyungan,  Dlingo,  Imogiri,  Pleret,  Pundong,  Kretek,  dan Pandak. 

“Enam kecamatan ini yang paling banyak dampaknya.  Selain itu kekeringan juga melanda beberapa wilayah meski tidak meluas seperti di Pajangan,  Kasihan,  dan Sedayu,” kata Dwi Daryanto,  Senin (22/7/2019).

Dwi mengatakan dari enam kecamatan yang terdampak kekeringan ada lebih dari sekitar 50.000 kepala keluarga yang kesulitan mendapatkan air beraih. Dampak kekeringan tersebut diakuinya cukup signifikan sehingga Pemkab perlu melakukan langkah-langkah agar dampak kekeringan tidak meluas.

Menurut Dwi dengan adanya penetapan Status Siaga Darurat Kekeringan,  maka pihaknya bisa mengajukan penggunaan anggaran tidak terduga dan mengajukan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB).  Salah satu bantuan yang diajukan adalah pembersihan sumur warga,  perbaikan pipa jaringan air,  dan mencari sumber mata air yang bisa dimanfaatkan dan menyalurkannya kepada warga.

Sambil menunggu perbaikan saluran dan pembersihan sumur,  BPBD Bantul terus berupaya menyalurkan air bersih secara gratia sesuai permintaan warga,  “Ada juga yang mengajukan dropping air ke instansi lain dan perusahaan awasta,” ucapnya.

Lebih lanjut mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul ini menyebut dampak kekeringan tidak hanya dirasakan warga,  namun juga sejumlah pengelola objek wisata,  terutama di wilayah Kecamatan Dlingo dan Kecamatan Imogiri.  Hampir setiap hari pengelola wisata di dua kecamatan tersebut mengandalkan dropping air.

Manajer Pusat Pengendalian Operasional BPBD Bantul, Aka Luk Luk mengatakan sampai saat ini BPBD Bantul sudah menyalurkan sebanyak 190.000 liter ke wilayah-wilayah yang derdampak kekeringan dan mengajukan permohonan pengiriman air bersih.

Tanpa Hujan 60 Hari Lebih

Kepala Kelompok Data dan  Informasi, BMKG Stasiun Klimatologi DIY, Etik Setyaningrum mengatakan dari hasil monitoring hari tanpa hujan sampai dengan 20 Juli hampir sebagian besar wilayah di DIY sudah tidak ada hujan secara berturut-turut selama  lebih dari 60 hari. Kondisi tersebut  menunjukkan indikasi adanya kekeringan secara meteorologis atau berkurangnya curah hujan dari keadaan normalnya dalam jangka waktu yang panjang.

“Diperkirakan musim kemarau akan masih berlanjut hingga tiga bulan ke depan hingga Oktober umumnya di wilayah DIY dan puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi di bulan agustus 2019. Musim kemarau tahun ini periode panjangnya sama dengan 2018 lalu, tetapi tahun ini sifat musim kemaraunya lebih kering  dibandingkan 2018,” ujar Etik.