Advertisement
DPR Soroti Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu di DIY yang Mandek
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) yang mandek mendapat perhatian serius dari Komisi VII DPR RI. Mereka berharap ada solusi agar pengelolaan energi baru dan terbarukan tersebut bisa berjalan optimal.
Wakil Ketua Komisi VII Ridwan Hisjam mengatakan pertumbuhan ekonomi DIY satu sisi cukup tinggi. Tingginya pertumbuhan ekonomi di DIY pada triwulan I/2019 tercatat sebesar 7,50%. Jauh di atas pertumbuhan rata-rata ekonomi nasional 5,1%. "Pertumbuhan ini didorong oleh beroperasinya bandara YIA dan proyek lainnya," kata Ridwan, Selasa (30/7/2019).
Advertisement
Menurut Ridwan, pertumbuhan ekonomi tersebut harus ditopang dengan infrastruktur yang baik. Termasuk kebutuhan energi. Dia menyebutkan, perkembangan pengelolaan energi baru dan terbarukan di DIY sangat baik. Jogja memiliki banyak lokasi yang menjadi perintis dalam pemanfaatan energi terbarukan. Pasar Buah Gamping, misalnya, sejak lima tahun yang lalu telah memanfaatkan sampah buah busuk menjadi energi listrik dengan teknologi yang diadopsi dari Swedia.
"Dalam beberapa tahun terakhir, kawasan Pantai Baru di selatan juga dibangun PLTB untuk memenuhi kebutuhan pabrik es bagi nelayan. Cuma operasional proyek tersebut sampai saat masih tertunda," katanya.
Tertundanya PLTB, kata Ridwan, disebabkan adanya perubahan aturan di mana nilai ekonomisnya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. "Tertunda karena perubahan peraturan di mana dulu sekian, saat ini turun, secara ekonomi tidak masuk. Investor rugi sehingga perlu ada evaluasi dan solusi agar yang dirintis bisa berjalan," katanya.
Ridwan menawarkan, harus ada subsidi dari pemerintah agar PLTB bisa beroperasi. Hanya saja, pemberian subsidi yang dilakukan tidak harus berupa dana. Bisa berbentuk pengadaan tanah. "Mungkin tanahnya mahal, apa tanah bisa disediakan oleh Pemda. Bisa juga pengurangan pajak bagi investor yang masuk," katanya.
Dia berharap agar Pemda DIY dan Pemerintah Pusat duduk bersama dengan Komisi VII untuk membahas persoalan tersebut. Jika tidak maka upaya untuk mencapai target 23% energi baru dan terbarukan seperti PLTB tidak bisa tercapai. "Capaian penggunaan energi baru dan terbarukan sampai saat ini sangat kecil, kita masih menggunakan fosil. Kami akan terus mendorong agar PLTB bisa segera beroperasi, termasuk meminta PLN untuk menghitung ulang nilai ekonomis jika PLTB ini beroperasi," katanya.
Terkait hal itu, Sekda DIY Gatot Saptadi mengatakan Pemda DIY tentu berharap agar PLTB tersebut bisa beroperasi. Hanya saja, solusi apa yang ditawarkan oleh Pemerintah Pusat masih perlu dibahas. "Kalau solusinya bentuknya dengan pembebasan lahan, bisa saja dilakukan. Tapi kan banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh investor. Nah ini masih harus dibahas. Berapa hektare lahan yang dibutuhkan?," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
- Tak Lagi Internasional, Bandara Adi Soemarmo Turun Kelas Berstatus Domestik
- Berkeliaran di Bandara Berhari-hari, Seekor Orang Utan Diamankan BKSDA
- Ada Pemeliharaan, Cek Jadwal Pemadaman Listrik Kulon Progo Hari Ini (27/4/2024)
- Manfaatkan Layanan Cicilan Dana Bulanan, Begini Cara Sulap Utang agar Untung
Berita Pilihan
Advertisement
Kejagung Tetapkan 5 Tersangka Baru Kasus Korupsi Timah, Bos Maskapai Penerbangan Terlibat
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- AHY Menegaskan Tidak Akan Ada Lagi Asal Menggusur di IKN
- Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Jumat 26 April 2024
- Pegagan Berpotensi Memperbaiki Daya Ingat, Guru Besar UGM: Meningkatkan Dopamin
- Pj Walikota Jogja Singgih Raharjo Maju Pilkada, Begini Respons Pemda DIY
- Cegah Mafia Tanah, Kantor Pertanahan Jogja Dorong Masyarakat Punya Sertifikat Tanah Elektronik
Advertisement
Advertisement