Kondisi Geografis Jadi Penghambat Pelayanan Air Bersih

Ilustrasi. - Reuters/Mike Hutchings
09 Agustus 2019 20:12 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Pusat menargetkan tahun ini akses layanan air bersih ke masyarakat mencapai 100%. Meski demikian, hingga awal Agustus tingkat capaian di Gunungkidul baru sebesar 84,77%.

Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Agus Subaryanta, mengakui jajarannya belum bisa mencapai sasaran target 100% layanan air bersih ke masyarakat. Padahal tahun ini Pemerintah Pusat menargetkan layanan tersebut telah terpenuhi semua.

Menurut dia, program layanan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Pemkab pun sudah berupaya mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Meski demikian, kata Agus, realisasi di lapangan tidak semudah yang dibayangkan. “Faktanya capaian belum bisa menyasar ke seluruh elemen masyarakat karena baru menyasar 84,77 persen,” ujarnya, Jumat (9/8/2019).

Agus menuturkan ada beberapa faktor yang membuat target belum berhasil. Selain minimnya ketersediaan sumber air, kondisi geografis yang sebagian besar merupakan wilayah perbukitan menghambat upaya pencapaian target, karena akses layanan ke masyarakat bertambah sulit dan butuh biaya yang besar. “Geografis yang naik turun sangat berpengaruh. Meski demikian kami terus berusaha mencoba mencapai target yang ditetapkan,” katanya.

Ada beberapa cara untuk memberikan akses air bersih kepada masyarakat yakni melalui jaringan perpipaan milik PDAM serta pengembangan pamsimas di sejumlah desa. “Untuk PDAM perannya akan dioptimalkan, sedangkan untuk pamsimas rata-rata setiap tahun ada 15 desa yang mendapatkan program ini,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Gunungkidul, Ery Agustin S, mengatakan penyediaan air bersih di Gunungkidul masih belum optimal. Hal ini terlihat dari potensi sumber air yang dimiliki belum tergarap dengan baik sehingga krisis air masih menjadi masalah rutin yang dihadapi Pemkab. “Sumber air banyak, tapi belum dimanfaatkan dengan maksimal,” katanya.

Menurut dia, Komisi C terus mendorong Pemkab untuk mengotimalisasikan potensi sumber air yang dimiliki. Dari sisi anggaran, Pemerintah Pusat siap membantu untuk pelaksanaan program tersebut. “Banyak cara misalnya dengan pembuatan embung. Yang terpenting Pemkab menyediakan lahan maka Pusat siap membantu,” katanya.