Advertisement
PENELITIAN: Aturan soal Tanah untuk Non-Pribumi & Larangan Pelacuran di Bantul Dinilai Paling Diskriminatif
ilustrasi Perda
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Puluhan produk hukum di DIY menurut hasil penelitian bermuatan diskriminatif.
Setara Institute menemukan 24 produk hukum daerah diskriminatif di Jogja, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat selama September 2018 sampai Februari 2019, yang berpengaruh pada akses pelayanan publik. Presiden Jokowi diminta membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional.
Advertisement
Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan dari 24 produk hukum di DIY yang berpotensi diskriminatif tersebut, ada dua produk hukum yang direct diskriminasi atau berdampak diskriminasi secara langsung pada korban.
Pertama yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.
Yang kedua, yakni Perda Daerah Kabupaten Bantul No.5/ 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul.
“22 produk hukum lainnya indirect diskriminatif,” kata dia, Selasa (13/8/2019) malam kepada Harianjogja.com.
Ismail Hasani mengatakan, riset ini dilakukan untuk menggambarkan produk hukum yang menimbulkan dampak diskriminasi, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak.
"Riset ini memperkuat keberadaan perda-perda diskriminatif adalah bentuk pelanggaran HAM dan menuntut penyikapan ketatanegaraan holistik," kata Ismail di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019) seperti dikutip dari Suara.com.
Untuk mengatasi ini, Ismail mengusulkan agar Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional untuk merespons produk hukum daerah diskriminatif yang berujung pada rekomendasi political review pada masing-masing daerah yang menerbitkannya, sehingga tidak menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU-XII1/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sempat Didiskualifikasi, Tim Basket Putra Gunungkidul Akan Tanding Ulang dengan Bantul
Tekan Risiko Kematin, Nelayan Diminta Pake Jaket Pelampung Saat Melaut
Jembatan Pandansimo Dioperasikan Pertengahan September 2025
Daftar Sekolah Terdampak Tol Jogja-Sol dan Jogja-Bawen, Hanya 1 Direlokasi
Advertisement
Trans Jogja Jadi Alternatif Angkutan Umum, Ini Jalurnya
Kulonprogo Waspadai Retakan Tanah Perbukitan
Begini Cara Pemkab Bantul Tangani Kemiskinan Ekstrem
DIY Batasi Pemanfaatan Lahan di 5 Kawasan Resapan Air
Pemda Minta Layanan PLN Bisa Menyesuaikan Karakteristik Warga DIY
Advertisement
BPD DIY Salurkan 104 Rekening KKPD dengan Plafon RpRp14,6 miliar
Pemadaman Listrik Selasa 16 September 2025: Kalasan, Wonosari hingga Bantul
Kota Jogja Bahas Raperda Penyelenggaraan Keolahragaan
Libur Panjang Berdampak Kenaikan 28 Persen Wisatawan di Sleman
Jadwal DAMRI Jogja ke YIA Kulonprogo Selasa 16 September 2025
Advertisement
2 Kalurahan Gunungkidul Belum Bisa Cairkan Dana Desa Termin Kedua
Berita Pilihan
Advertisement
Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Antisipasi Banjir, Pemkot Jogja Bangun Sumur Resapan di Tiga Ruas Jalan
- Keluarga Sopir Taksi Online Tuntut Pelaku Dihukum Mati
- Pemkab Sleman Siapkan Plt Lurah Tegaltirto yang Kena Kasus Korupsi
- Disnakertrans DIY Gelar Job Fair, Ada Ribuan Lowongan Kerja
- Produksi Padi Meningkat, Bantul Optimistis Swasembada Beras
Advertisement
Advertisement
