Advertisement
PENELITIAN: Aturan soal Tanah untuk Non-Pribumi & Larangan Pelacuran di Bantul Dinilai Paling Diskriminatif
ilustrasi Perda
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Puluhan produk hukum di DIY menurut hasil penelitian bermuatan diskriminatif.
Setara Institute menemukan 24 produk hukum daerah diskriminatif di Jogja, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat selama September 2018 sampai Februari 2019, yang berpengaruh pada akses pelayanan publik. Presiden Jokowi diminta membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional.
Advertisement
Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan dari 24 produk hukum di DIY yang berpotensi diskriminatif tersebut, ada dua produk hukum yang direct diskriminasi atau berdampak diskriminasi secara langsung pada korban.
Pertama yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.
Yang kedua, yakni Perda Daerah Kabupaten Bantul No.5/ 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul.
“22 produk hukum lainnya indirect diskriminatif,” kata dia, Selasa (13/8/2019) malam kepada Harianjogja.com.
Ismail Hasani mengatakan, riset ini dilakukan untuk menggambarkan produk hukum yang menimbulkan dampak diskriminasi, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak.
"Riset ini memperkuat keberadaan perda-perda diskriminatif adalah bentuk pelanggaran HAM dan menuntut penyikapan ketatanegaraan holistik," kata Ismail di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019) seperti dikutip dari Suara.com.
Untuk mengatasi ini, Ismail mengusulkan agar Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional untuk merespons produk hukum daerah diskriminatif yang berujung pada rekomendasi political review pada masing-masing daerah yang menerbitkannya, sehingga tidak menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU-XII1/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Korban Ledakan Amunisi Bogor Mendiang Kolonel Cpl Antonius Hermawan Dikenal Supel dan Cerdas
Long Weekend Waisak Teras Malioboro Beskalan Sepi, Pedagang Pilih Tutup Lapak
Dua Ekor Sapi Kurban untuk Presiden Prabowo Dipasok dari Bantul
Advertisement
Libur Waisak, DIY Diserbu Ratusan Ribu Kendaraan
Serap Gabah 111 Ribu Ton, Bulog Kanwil Jogja Sewa Gudang Tambahan
Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat Gembleng Kader 3 Pilar PDI Perjuangan Kota Yogyakarta
77 Anak di Gunungkidul Berminat Masuk Sekolah Rakyat, Tahapan Seleksi Tinggal Tunggu Pengumuman
Jenazah Kolonel Antonius Hermawan Korban Ledakan Amunisi Dibawa ke Pakem Sleman Siang Ini
Advertisement
Pembangunan Tol Jogja-Solo Ruas Trihanggo-Junction Sleman Dipercepat
Jadwal, Rute dan Tarif DAMRI, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal, Rute dan Tarif Trans Jogja, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal Perpanjangan SIM di Sleman, Selasa 13 Mei 2025
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Selasa 13 Mei 2025
Advertisement
Lahan Pertanian Menyusut, Bantul Klaim Produktivitas Justru Naik
Berita Pilihan
Advertisement
TNI Sterilkan Lokasi Ledakan Amunisi di Garut dari Masyarakat Sipil
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tim Saber Pungli Gunungkidul Bakal Pelototi Layanan TPR Wisata Pantai Cegah Kebocoran
- Libur Waisak, Dispar Bantul Tambah Petugas Pemungutan Retribusi di TPR Parangtritis
- Cerita Guru Honorer di Sleman Korban Mafia Tanah, 12 Tahun Perjuangkan Sertifikat Tak Kunjung Dapat
- Kementerian Pekerjaan Umum Mengecek Persiapan Taman Siswa Jadi Sekolah Rakyat
- Belum Ada Sekolah Rakyat di Kulonprogo, Dinsos PPA Tetap Fasilitasi Masyarakat yang Ingin Daftar
Advertisement
Advertisement
