Advertisement
PENELITIAN: Aturan soal Tanah untuk Non-Pribumi & Larangan Pelacuran di Bantul Dinilai Paling Diskriminatif
ilustrasi Perda
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA- Puluhan produk hukum di DIY menurut hasil penelitian bermuatan diskriminatif.
Setara Institute menemukan 24 produk hukum daerah diskriminatif di Jogja, dan 91 produk hukum daerah di Jawa Barat selama September 2018 sampai Februari 2019, yang berpengaruh pada akses pelayanan publik. Presiden Jokowi diminta membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional.
Advertisement
Direktur Setara Institute Ismail Hasani mengatakan dari 24 produk hukum di DIY yang berpotensi diskriminatif tersebut, ada dua produk hukum yang direct diskriminasi atau berdampak diskriminasi secara langsung pada korban.
Pertama yakni Instruksi Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 Tentang Penyeragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah Kepada Seorang WNI Non Pribumi.
Yang kedua, yakni Perda Daerah Kabupaten Bantul No.5/ 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul.
“22 produk hukum lainnya indirect diskriminatif,” kata dia, Selasa (13/8/2019) malam kepada Harianjogja.com.
Ismail Hasani mengatakan, riset ini dilakukan untuk menggambarkan produk hukum yang menimbulkan dampak diskriminasi, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak.
"Riset ini memperkuat keberadaan perda-perda diskriminatif adalah bentuk pelanggaran HAM dan menuntut penyikapan ketatanegaraan holistik," kata Ismail di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2019) seperti dikutip dari Suara.com.
Untuk mengatasi ini, Ismail mengusulkan agar Presiden Jokowi untuk membentuk Badan Pusat Legislasi Nasional untuk merespons produk hukum daerah diskriminatif yang berujung pada rekomendasi political review pada masing-masing daerah yang menerbitkannya, sehingga tidak menyalahi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 137/PUU-XII1/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Prakiraan BMKG Kamis 18 September 2025, DIY Hujan Ringan
Korban Keracunan MBG di Semin Gunungkidul Sudah Masuk Sekolah
Jadwal Kereta Api Prameks Kamis 18 September 2025
Jadwal Bus Malioboro ke Parangtritis Kamis 18 September 2025
Advertisement
Jadwal Terbaru! KRL Solo-Jogja Hari Ini Kamis 18 September 2025
Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 17 September 2025
Jadwal SIM Keliling Polda DIY Kamis 18 September 2025
Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Kamis 18 September 2025
Perolehan Medali di PORDA DIY Tak Terkejar, Sleman Kunci Juara Umum
Advertisement
Belum Ada Koperasi Desa Merah Putih di Gunungkidul Ajukan Pinjaman ke Bank
Wabup Sleman Tuntut Keterlibatan Setiap OPD Turunkan Angka Kemiskinan
Catat Rangkaian Kegiatan Menarik Selama HUT ke-74 Pemkab Kulonprogo
Pemkot Jogja Tingkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan RTLH
Sampah dari Jogja Dibuang ke TPST Piyungan, Sultan: Sampai Akhir 2025
Advertisement
Kuota Sampah Kota Jogja di TPA Piyungan Tersisa 2.400 Ton
Berita Pilihan
Advertisement
Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
Advertisement
Advertisement
