Target Lelang Proyek Fisik di Bantul Tak Tercapai

Harianjogja.com, BANTUL--Target lelang semua proyek pekerjaan fisik di lingkungan Pemkab Bantul melalui APBD Murni 2019 yang direncanakan selesai sampai akhir semester pertama melesat.  Dari 333 paket lelang, yang belum selesai dan masih dalam proses lelang sekitar 30 paket dan ditarget selesai bulan ini.

Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Bantul,  Budi Sardjono mengatakan paket lelang belum semua selesai karena ada beberapa kendala, salah satunya adanya perubahan regulasi, yakninPeraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentant Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Dalam Perpres tersebut, kata Budi, proses lelang harus mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR). "Permen PUPR baru keluar Maret 2019, jadi harus menyesuaikan dengan aturan baru," kata Budi,  Kamis (19/9/2019).

Ia tidak hapal berapa total anggaran dari 30 paket lelang yang belum selesai.  Namun untuk 333 paket lelang APBD Murni 2019 diakuinya lebih dari Rp500 miliar. Pihaknya menargetkan sisa lelang APBD murni selesai dalam bulan ini karena Oktober mendatang sudah mulai masuk lelang paket APBD Perubahan 2019.

Terkait beberapa paket lelang yang gagal dan dilelang ulang,  Budi menyatakan tidak pernah tahu paket lelang bisa dikatakan gagal atau sukses karena pihaknya selaku penyelenggara lelang hanya menilai sesuai dokumen penawaran yang masuk,  mengoreksi semua persyaratan, dan menentukan sesuai spesifikasi dan penawaran terendah.

Salah satu paket lelang yang tiga kali gagal adalah paket pengadaan material program padat karya senilai Rp10,3 miliar.  Untuk menghindari keterlambatan lelang,  mantan Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Bantuk ini meminta semua organisasi perangkat daerah (OPD) Bantul segera mrlemasukkan dokumen lelang.

"Dari OPD segera persipkan dokumen yang dierlukan lelang di perubahan, kemudian mengisi di aplikasi Sirup [Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan]. Kalau itu sudah diisi sudah bisa tender," ucap Budi.

Sekretaris Daerah Bantul, Helmi Jamharis, sebelumnya juga mewanti-wanti semua pengguna anggaran di semua OPD segera mengisi aplikasi Sirup paling lambat pekan kedua Oktober. Sebab pertengahan Desember merupakan batas akhir penyerahan laporan pertanggungjawaban kegiatan. 

Ia meminta semua OPD yang mengajukan pergeseran anggaran harus bisa menghabiskan yang sudah disediakan.  Artinya semua program bisa berjalan. "Perkara nanti ada sisa lebih penggunaan anggatan itu bagian dari efisiensi," kata Helmi.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)  Bantul,  Suratman menyayangkan masih ada sisa paket yang belum selesai lelang.  Ia meminta semua OPD bisa mengevaluasi ulang terkait beberapa paket yang lelang ulang.  "Kalau sampai terunda lagi pekerjaan semakin mepet, ini kan sudah mau akhir tahun takutnya pekerjaan nanti tidak maksimal," kata Suratman.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.