KPU Sleman Ajak Warga Tak Ragu Ikut Jadi Penyelenggara Pilkada 2020

Harianjogja.com, SLEMAN—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman mulai menggiatkan sosialisasi ke kecamatan dan desa. Hal itu dilakukan untuk mengajak masyarakat berpartisipasi menjadi petugas penyelenggara pada Pilkada Sleman 2020 mendatang.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan dalam sosialisasi itu, KPU Sleman bekerja sama dengan pihak terkait lainnya yang bertujuan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat lantaran pada Pemilu 2019 lalu, banyak insiden petugas penyelenggara pemilu yang mengalami luka, jatuh sakit hingga korban meninggal.

Menurut dia, hal tersebut tidak akan terulang pada Pilkada 2020 nanti. “Pilkada 2020 tidak seberat Pemilu lalu, karena menguras tenaga dan pikiran, sebab banyak yang harus dipilih. Namun untuk Pilkada 2020 hanya akan satu yang dipilih,” kata dia kepada Harian Jogja, Minggu (21/9/2019).

Terkait dengan proses perekrutan petugas penyelengara pemilu, kata dia, akan dimulai pada awal 2020. Tahapan akan dimulai dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 1-31 Januari 2020; perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari hingga 21 Maret 2020; perekrutan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada 16-29 April 2020; dan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni hingga 21 Agustus 2020.

Adapun dalam Pilkada mendatang, KPU Sleman diakui dia memerlukan setidaknya lima orang PPK per kecamatan, tiga orang PPS per desa, tujuh orang KPPS, dan seorang PPDP per TPS. "KPU Sleman memanggil warga Sleman untuk menyukseskan Pilkada 2020 dengan menjadi penyelenggara pilkada," ujar dia.

Selain itu, kata dia, untuk tahapan Pilkada 2020, saat ini, juga sedang berlangsung pembahasan tentang program dan anggaran yang akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). “Agenda untuk Penandatanganan NPHD dijadwalkan pada awal Oktober mendatang,” kata dia.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman juga telah mengajukan anggaran Rp7,6 miliar kepada Pemkab Sleman untuk kebutuhan pengawasan Pilkada 2020 mendatang.

Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Sleman Vici Herawati mengatakan pengajuan tersebut, saat ini sedang diverifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD). Dia menjelaskan dari total Rp7,6 miliar yang diajukan Bawaslu Sleman, alokasi dana paling besar yakni untuk honor Pengawas, baik dari tingkat TPS, Desa, maupun Kecamatan. “Untuk honor pengawas sekitar 49 persen dari total anggaran yang diajukan,” kata Vici, beberapa hari lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.