Dana Pilkada Gunungkidul Tembus Rp34,9 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2020 diperkirakan mencapai Rp34,9 miliar. Hal ini terlihat dari pembahasan anggaran yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Gunungkidul bersama KPU dan Bawaslu Gunungkidul.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo, mengatakan TAPD sudah membahas usulan dana pilkada, terutama untuk memastikan kebutuhan anggaran serta koordinasi.

Menurut dia hasil pembahasan dengan KPU disepakati anggarannya mencapai Rp28,745 miliar. Adapun alokasi sebesar Rp268 juta untuk membiayai kegiatan tahun ini dan Rp28,477 miliar digunakan untuk anggaran di 2020. Untuk Bawaslu disepakati besaran biaya pengawasan Rp6,295 miliar. Ini berarti kebutuhan anggaran untuk Pilkada 2020 mencapai Rp34,9 miliar.

“Sama seperti anggaran di KPU, pengawasan di Bawaslu juga dimulai tahun ini. Untuk 2019, kebutuhan anggarannya mencapai Rp300 juta dan di tahun depan sekitar Rp5,95 miliar,” kata Saptoyo kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

Meski sudah ada pembahasan bersama dan nominal kebutuhan anggaran telah muncul, masih ada review dari Inspektorat Daerah. Selain itu tim dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY juga mengevaluasi anggaran pilkada. “Untuk review dengan Irda tengah kami koordinasikan,” katanya.

Saptoyo menuturkan Pemkab berencana menandatangi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dengan dana pilkada sebelum 1 Oktober 2019. “Sebelum 1 Oktober sudah ada perjanjian untuk hibah dana,” katanya.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan berdasarkan rapat koordinasi dengan Pemkab disepakati anggaran pilkada di KPU Gunungkidul mencapai Rp28,7 miliar. Jumlah ini lebih sedikit dari pengusulan karena awalnya mengajukan dana Rp29 miliar. “Ada pengurangan. Rencananya NPHD dilaksanakan pada 30 September 2019,” kata Hani.