Pemkab Bantul Jamin Ketersediaan Anggaran Pilkada

Harianjogja.com, BANTUL--Pemerintah Kabupaten Bantul siap membantu pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bantul demi suksesnya hajatan lima tahunan tersebut dengan aman dan lancar. Pemkab berharap pilkada Bantul 2020 mendatang sukses dari sisi kualitas maupun partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak suaranya meningkat.

Salah satu bentuk keseriusan Pemkab adalah dengan menyediakan anggaran pelaksanaan pilkada yang tepat waktu. Anggaran yang selanjutnya dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sudah ditandatangani per 30 September 2019 lalu. “Kami juga dukung anggaran pengamanannya untuk Polres dan Kodim melalui Satpol PP [Satuan Polisi Pamong Praja],” kata Sekretaris Daerah Bantul, Helmi Jamharis, Senin (14/10/2019).

Sebagaimana diketahui total anggaran yang diberikan kepada KPU Bantul dalam bentuk hibah sebesar Rp21,5 miliar. Anggaran tersebut berkurang dari pengajuan awal sekitar Rp29,2 miliar. Sementara hibah untuk Bawaslu Bantul Rp6,5 miliar, berkurang dari pengajuan awal sekitar Rp12,5 miliar.

Helmi mengatakan anggaran pelaksanaan pilkada tersebut dirasa cukup. Sebab beberapa beberapa tahapan pilkada yang salah satunya sosialisasi juga akan dibantu oleh Pemkab. Beberapa waktu lalu, pihaknya juga sudah mengumpulkan sebanyak 17 organiasi perangkat daerah (OPD) bersama KPU Bantul untuk berkoordinasi agar tiap OPD bisa ikut mensosialisasikan pilkada kepada masyarakat.

“Misalnya Diskominfo [Dinas Komunikasi dan Informatika] bisa memanfaatkan media sosialnya untuk mensosialisasikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga bisa mensosialisasikan lewat kegiatan pemilihan ketua osis atau Pemilos,” kata Helmi.

“Atau Dinas Kebudayaan lewat atraksi kesenian bisa menyisipkan sosialisasi pilkada,” tambah Helmi.

Helmi berharap gaung pilkada Bantul 2020 mendatang bisa tersampaikan kepada semua masyarakat Bantul, dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih.

Sebelumnya Komisioner KPU Bantul, Joko Santoso mengatakan bahwa anggaran pilkada yang disetujui sangat terbatas. Untuk menyiasati agar anggaran itu cukup, pihaknya akan menggandeng sejumlah OPD di Pemkab Bantul dalam menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan pilkada. Ia menyatakan kesuksesan pilakda bukan hanya tanggung jawab KPU, namun sejumlah stakeholder, termasuk Pemkab Bantul.

“Kami akhirnya menggandeng dinas-dinas terkait untuk bersama sama KPU memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tentunya tetap menjaga netralitas,” kata Joko.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.