Warga Keturunan Tionghoa Jogja Dukung Pelantikan Presiden

Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
17 Oktober 2019 06:22 WIB Herlambang Jati Kusumo Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Masyarakat Jogja keturunan Tionghoa mendukung pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang akan dilaksanakan pada Minggu (20/10). Sejumlah harapan pun muncul.

Ketua I Jogja Chinees Arts & Culture Centre (JCACC), Jimmy Sutanto mengharapkan pelantikan berjalan mulus dan terpenting menurutnya pemerintahan peridoe baru menangkap aspirasi yang bisa membangun Indonesia maju. “Jangan sampai proses [pelantikan] dihambat macam-macam kerusuhan. Ini hasil pesta demokrasi, pemilihan presiden,” ujar Jimmy, Rabu (16/10).

Harapan pun muncul darinya agar kasus-kasus diskriminasi tidak ada lagi, sembari terus membangun Indonesia. Contohnya permasalahan tanah di DIY diharapkannya tidak ada pembedaan lagi. Saat ini rasa toleransi kesempatan bagi masyarakat keturunan Tionghoa memang membaik, tetapi tetap perlu ditingkatkan.

Kemudian pelestarian seni dan budaya Tionghoa juga perlu dukungan pemerintah. Selain itu, kolaborasi dengan budaya-budaya lokal Indonesia juga dibutuhkan.

 

Asas Kepastian Hukum

Tokoh Tionghoa lainnya, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), NB Susilo atau Wang Xiang Jun mengatakan juga turut mendukung pelantikan Jokowi agar pemerintah lebih baik lagi dan memperhatikan asas kepastian hukum.

“Ini merupakan salah satu fondasi utama di Indonesia, di Singapura itu kenapa maju, karena asas hukum jelas dan tegas. Di pemerintahan pertama Pak Jokowi itu asas kepatian hukum belum diperhatikan, harapan periode kedua harus diperhatikan,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masalah diskriminasi. Menurutnya, sudah tidak saatnya lagi ada diskriminasi. Guna menghapus diskriminasi itu, dia menilai perlu diawasi TNI, Polri, kementerian, BUMN, ASN agar tidak terpapar radikalisme. “Medsos perlu diawasi, di situ bisa terlihat bagaimana yang tidak sejalan dengan butir-butir Pancasila,” ujarnya.