Asita Khawatir Kenaikan Harga Tiket Pesawat Hambat Pertumbuhan Wisata
Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY menilai kebijakan kenaikan harga tiket pesawat akan menghambat pertumbuhan wisatawan
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan KH Ma\'ruf Amin (kanan) didampingi sejumlah pimpinan Parpol pendukung melambaikan tangan usai memberikan keterangan terkait Pilpres 2019 di Jakarta, Rabu (17/4/2019). /ANTARA FOTO-Akbar Nugroho Gumay
Harianjogja.com, JOGJA—Masyarakat Jogja keturunan Tionghoa mendukung pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, yang akan dilaksanakan pada Minggu (20/10). Sejumlah harapan pun muncul.
Ketua I Jogja Chinees Arts & Culture Centre (JCACC), Jimmy Sutanto mengharapkan pelantikan berjalan mulus dan terpenting menurutnya pemerintahan peridoe baru menangkap aspirasi yang bisa membangun Indonesia maju. “Jangan sampai proses [pelantikan] dihambat macam-macam kerusuhan. Ini hasil pesta demokrasi, pemilihan presiden,” ujar Jimmy, Rabu (16/10).
Harapan pun muncul darinya agar kasus-kasus diskriminasi tidak ada lagi, sembari terus membangun Indonesia. Contohnya permasalahan tanah di DIY diharapkannya tidak ada pembedaan lagi. Saat ini rasa toleransi kesempatan bagi masyarakat keturunan Tionghoa memang membaik, tetapi tetap perlu ditingkatkan.
Kemudian pelestarian seni dan budaya Tionghoa juga perlu dukungan pemerintah. Selain itu, kolaborasi dengan budaya-budaya lokal Indonesia juga dibutuhkan.
Asas Kepastian Hukum
Tokoh Tionghoa lainnya, yang juga merupakan Ketua Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM), NB Susilo atau Wang Xiang Jun mengatakan juga turut mendukung pelantikan Jokowi agar pemerintah lebih baik lagi dan memperhatikan asas kepastian hukum.
“Ini merupakan salah satu fondasi utama di Indonesia, di Singapura itu kenapa maju, karena asas hukum jelas dan tegas. Di pemerintahan pertama Pak Jokowi itu asas kepatian hukum belum diperhatikan, harapan periode kedua harus diperhatikan,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masalah diskriminasi. Menurutnya, sudah tidak saatnya lagi ada diskriminasi. Guna menghapus diskriminasi itu, dia menilai perlu diawasi TNI, Polri, kementerian, BUMN, ASN agar tidak terpapar radikalisme. “Medsos perlu diawasi, di situ bisa terlihat bagaimana yang tidak sejalan dengan butir-butir Pancasila,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) DIY menilai kebijakan kenaikan harga tiket pesawat akan menghambat pertumbuhan wisatawan
BGN akan menangguhkan SPPG tanpa Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi. Kebijakan ini demi menjaga kualitas Program Makan Bergizi Gratis.
Serangan Israel ke Lebanon kembali meningkat. Puluhan wilayah dihantam, korban tewas bertambah. Simak perkembangan terbaru konflik Timur Tengah.
Kesbangpol DIY menyelenggarakan pendidikan politik perempuan di Wates, Kabupaten Kulonprogo, Rabu (13/5/2026). Pendidikan ini ditujukan untuk mendorong kaum Haw
Prabowo ungkap Rp49 triliun uang tak terurus di bank akan masuk negara. Dana diduga terkait koruptor dan siap dimanfaatkan untuk rakyat.
Komet C/2025 R3 PANSTARRS muncul di 2026 dan tak kembali selama 170.000 tahun. Fenomena langka yang simpan sejarah Tata Surya.