Tahun Depan, Dana Desa Bukan Lagi untuk Infrastruktur

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar menanam pohon dalam kunjungannya ke Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta, Sleman, Selasa (29/10/2019). - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan
29 Oktober 2019 14:37 WIB Fahmi Ahmad Burhan Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Penggunaan dana desa yang sebelumnya banyak diarahkan ke pembangunan infrastruktur, kini bakal lebih dimaksimalkan untuk pemberdayaan masyarakat.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, Dana Desa pada 2020 mendatang memang lebih banyak diarahkan ke kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun soal besaran, dia mengaku untuk jatah tahun depan, nilainya tak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

"Presiden mengarahkan agar ada pergeseran pemanfaatan [Dana Desa] dari yang sebelumnya untuk infrastruktur, tahun depan lebih ditekankan pada pemberdayaan masyarakat," kata dia di sela-sela kunjungannya ke Balai Besar Latihan Masyarakat (BBLM) Yogyakarta, Selasa (29/10).

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2020, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) diproyeksikan sebesar Rp858,8 triliun. Anggaran itu terdiri dari transfer ke daerah sebesar Rp786,8 triliun, meningkat dari realisasi anggaran transfer ke daerah di tahun ini sebesar Rp744,6 triliun.

Adapun untuk Dana Desa, berdasarkan RAPBN 2020, diproyeksikan akan naik menjadi Rp72 triliun dari Rp69,8 triliun dalam realisasi di tahun ini.

Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat, katadia, bisa dilakukan dengan berbagai bentuk. "Seperti melalui BBLM ini. Penguatan tidak hanya latihan dan bicara skill. Tapi misalnya character building, itu juga peningkatan sumber daya manusia [SDM]," kata politisi yang juga kakak dari mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi periode 2009–2014 Muhaimin Iskandar itu.

Selain itu, ia juga mendorong agar Dana Desa bisa digunakan untuk mendongkrak ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des). "Dengan dibebankan pada pemberdayaan masyarakat, hal itu termasuk juga penguatan BUM-Des. BUM-Des variannya banyak sekali. Contoh pariwisata, bisa dikembangkan desa wisata yang dikelola BUM-Des," katanya.

Soal BUM-Des, Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, saat ini di Sleman total sudah ada 40 BUM-Des yang beberapa di antaranya dibantu modal melalui Dana Desa.

Kiprah BUM-Des di Sleman diakui dia bisa menyerap sampai ratusan tenaga kerja di satu desa. "Bisa mengurangi pengangguran. Mengurangi orang dari desa pindah ke kota. Rata-rata BUM-Des di Sleman bergerak di sektor pariwisata. Selain itu ada yang di sektor pertanian, ada juga pengolahan sampah," kata Bupati, Selasa.

Direktur BUM-Des Tridadi Makmur, Agus Choliq mengatakan BUM-Des yang dikelolanya mendapatkan kucuran permodalan dari dana desa. Dia mengaku omzet dari unit usaha di BUM-Des itu pun kembali ke masyarakat. "Lebih dari 100 orang menggantungkan hidup dari BUM-Des. Dari Januari sampai bulan ini, omzet BUM-Des bahkan bisa sampai Rp4,5 miliar," ucap Choliq.