40 Hektare Sawah Bakal Terkena Proyek Tol Solo-Jogja-Bawen, Pemkab Diminta Cari Lahan Pengganti

Ilustrasi lahan pertanian - Harian Jogja/Bernadheta Dian Saraswati
07 November 2019 22:37 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Sebanyak 40 hektare lahan pertanian di DIY diperkirakan balak terkena proyek tol Solo Jogja dan Jogja-Bawen.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno, mengatakan pihaknya telah mengajukan kesesuaian tata ruang yang terdiri atas dua trase yaitu Jogja-Solo dan Jogja-Bawen kepada Gubernur DIY sesuai dengan permohonan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Dokumen ini masih dalam proses untuk ditandatangani Gubernur DIY sekaligus sebagai syarat dibentuknya tim koordinasi penataan ruang daerah untuk kesiapan pembangunan tol.

“Tim persiapan sudah diajukan ke Gubernur pararel dengan kesesuaian [tata ruang], akan kami lacak sudah ditandatangani atau belum, sudah kami ajukan pekan kemarin,” katanya, Kamis (7/11/2019).

Krido mengatakan sosialisasi kepada warga terdampak akan dilakukan dengan beberapa tahapan dengan menyesuaikan kondisi lapangan, seperti dinamika masyarakat hingga jumlah warga terdampak. Etape pentahapan itu tergantung situasi dan kondisi sosialisasi yang rencananya akan digelar pada pekan ketiga November 2019. Semakin cepat selesai maka tidak banyak tahapan dalam satu etape sosialisasi.

Terkait pengadaan lahan untuk rest area, Krido belum bisa berkomentar banyak, karena akan disampaikan langsung oleh Pemerintah Pusat kepada masyarakat saat sosialisasi. Selain itu, pihaknya masih fokus pada trase yang menjadi jalur utama tol.

“Kami hanya biacaranya trase, trase dulu karena itu jadi jalur utama. Rest area itu akan dijelaskan saat sosialisasi Dirjen Bina Marga, kami tidak masuk di ranah teknis kontruksi. Kejelasan itu harus bertahap sehingga data yang dipakai data akurat ketika sosialisasi, jadi untuk memberikan informasi data,” katanya.

Terkait lahan pertanian berkelanjutan yang terkena dampak proyek tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen, ada sekitar 40 hektare, Krido meminta kepada Pemkab Sleman untuk mencarikan lokasi pengganti. Karena keluasan lahan pertanian berkelanjutan sudah ditetapkan di Perda RTRW sehingga harus dicarikan pengganti yang juga berada di wilayah Sleman.

"Justru momentum adanya strategi nasonal ini untuk memantapkan adanya pertanian berkelanjutan, di mana Sleman termasuk lumbung pangan dan ketika jalan tol terealisasi kami sudah bergerak 10 hingga 20 tahun ke depan yaitu ada kawasan tumbuh cepat, di mana nanti kami sampaikan setelah IPL turun atau saat sosialisasi," ucapnya.