BPJS Ketenagakerjaan Jogja Sasar Pelaku Usaha Digital lewat Tokopedia
BPJS Ketenagakerjaan Jogja mengenalkan program perlindungan pekerja kepada pelaku usaha digital melalui kegiatan Tokopedia dan TikTok Shop.
Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti
Harianjogja.com, JOGJA- Haryadi Suyuti angkat bicara ihwal desakan pelengseran dirinya dari jabatan Ketua DPD Golkar DIY.
Wali Kota Jogja itu tengah menghadapi ancaman mosi tidak percaya dari mayoritas pengurus DPD Partai Golkar kabupaten/kota se-DIY.
Pasalnya, empat dari lima DPD kabupaten/kota se-DIY dikabarkan melayangkan surat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar. Salah satu isi suratnya meminta agar DPP segera menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD Golkar DIY.
Empat DPD yang melayangkan surat ke DPP Golkar meliputi DPD Partai Golkar Bantul, DPD Partai Golkar Kulonprogo, DPD Partai Golkar Gunungkidul dan DPD Partai Golkar Sleman. "Kami meminta segera digelar Musdalub," kata Ketua DPD Partai Golkar Sleman Janu Ismadi, Rabu (13/11/2019).
Sebelum diadakan Musdalub, katanya, DPP diharapkan segera memberhentikan HS sebagai Ketua DPD Golkar DIY. Pihaknya juga meminta segera ditunjuk pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar DIY. "Tugas Plt nantinya adalah menggelar Musdalub," ujarnya.
Janu mengatakan, pengajuan Musdalub dilatarbelakangi salah satunya HS sebagai Ketua DPD dinilai tidak melaksanakan amanat Musda Partai Golkar DIY tahun 2017 lalu. Adapun amanatnya adalah, setelah Musda diadakan rapat kerja daerah (Rakerda). Namun lebih dari dua tahun kepemimpinan Haryadi Suyuti tak pernah sekalipun mengadakan Rakerda.
Hariyadi Suyuti mengatakan aspirasi yang terjadi merupakan bagian dari dinamika organisasi yang harus disikapi dengan bijak. Haryadi mengingatkan para kader dan partai Partai Golkar DIY harus selalu berpegang pada aturan AD/ART partai. "Sebab, aturan partai menjadi pijakan dalam menjalankan roda organisasi," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPJS Ketenagakerjaan Jogja mengenalkan program perlindungan pekerja kepada pelaku usaha digital melalui kegiatan Tokopedia dan TikTok Shop.
Pansus DPRD Kota Jogja meminta RIPPARDA 2026–2045 memperkuat keselamatan wisatawan, mitigasi bencana, dan layanan wisata kesehatan.
PAUD/KB Kids Fun Education Boyolali mengadukan SPPG Gagaksipat 5 terkait dugaan keracunan MBG, temuan ulat, dan hasil pemeriksaan laboratorium.
Sebanyak 78 titik blankspot internet ditemukan di Gunungkidul. Diskominfo menyiapkan perluasan jaringan telekomunikasi pada 2028.
Dinsos Bantul mencatat 64.059 peserta PBI BPJS Kesehatan yang dibiayai APBN dinonaktifkan hingga Oktober 2026. Pemkab siapkan anggaran Rp60 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten terus menggaungkan kampanye Wajib Belajar 13 Tahun. Berbagai kegiatan dilakukan untuk menyosialisasikan program tersebut.