Haedar Nashir Harap Deradikalisasi Diganti dengan Moderasi

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menyampaikan pidato ilmiah saat Pengukuhan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) di Sportorium UMY, Bantul, Kamis (12/12/2019). - Antara/Andreas Fitri Atmoko
12 Desember 2019 22:17 WIB Rahmat Jiwandono Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berharap program deradikalisasi dapat diganti dengan gerakan moderasi untuk menghadapi segala bentuk radikalisme di Indonesia dengan cara yang moderat.

"Saya menawarkan mari kita akhiri deradikalisasi dan kita ganti dengan moderasi," kata Haedar saat menyampaikan pidato ilimah dalam acara pengukuhannya sebagai Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dengan judul Moderasi Indonesia dan Keindonesiaan Perspektif Sosiologi di Sportorium UMY, Kamis (12/12).

Haedar mengatakan reorientasi atau revisi konsep dan kebijakan deradikalisasi sangat penting dan relevan agar tidak muncul salah pandang dan salah sasaran dalam melawan radikalisme. Reorientasi itu, tidak lantas bermakna membenarkan dan menutup mata adanya radikalisme keagamaan terutama yang bersifat ekstrem dan membenarkan kekerasan seperti pada kasus terorisme atas nama agama.

Masalah radikalisme, menurut dia, bukan persoalan sederhana dalam aspek apapun di berbagai negara, sehingga memerlukan pemahaman yang luas dan mendalam. "Hal itu menjadi keliru manakala memaknai radikal dan radikalisme sebagai identik dengan kekerasan lebih-lebih sama dengan terorisme. Karena pada dasarnya sejarah menunjukkan radikalisme terjadi di banyak aspek dan semua kelompok sosial," kata Haedar.

Indonesia setelah reformasi, sesungguhnya mengalami radikalisasi dan terpapar radikalisme dalam kuasa ideologi pada sistem liberalisme dan kapitalisme baru, lebih dari sekadar radikalisme agama dalam kehidupan kebangsaan. Radikalisme ideologi, politik, ekonomi, dan budaya, kata dia, sama bermasalahnya dengan radikalisme atau ekstremisme beragama bagi masa depan Indonesia.

Karena itu, menghadapi radikalisme, ekstremisme, serta terorisme tidak dapat dilakukan secara linier, instan, dan bias dalam strategi deardikalisasi yang boleh jadi sama radikalnya. Moderasi dapat menjadi alternatif dari deradikalisasi agar sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi tengah dan karakter bangsa Indonesia yang moderat untuk menjadi rujukan strategi dalam menghadapi radikalisme di Indonesia.

Selain memiliki penjelasan filosofis mendalam, konsep moderasi, kata dia, juga berasal dari penggalan ayat dalam Al-Qur’an, yakni ummatan wasaan (ummat tengahan). "Fakta bahwa moderasi sebagai sebuah konsep ditemukan dalam agama dan tradisi lain, membenarkan gagasan bahwa moderasi sebenarnya merupakan sebuah gagasan universal," kata Haedar.

Menteri Agama Fachrul Razi yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan moderasi tentang agama adalah hal yang dikampanyekan oleh Kementerian Agama. Menurutnya, moderasi beragama sudah menjadi program dunia Islam. "Beberapa waktu lalu saya berkunjung ke Saudi Arabia membahas hal ini," ujar dia.

Menurut Fachrul, peningkatan ataupun identitas keagamaan Islam dengan konsep kebangsaan harus menjadi satu kotak. Ia mencontohkan Saudi Arabia punya program Strengthen Islamic and Nation in Identity. "Jadi meningkatkan identitas keislaman dan nasional merupakan satu kesatuan," tegasnya.