Skema Droping Air di Gunungkidul Berubah, Kapanewon Jadi Prioritas
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Ilustrasi Ujian Nasional SD
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Gunungkidul tidak terpengaruh dengan adanya rencana penghapusan ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apapun kebijakan yang dibuat di tingkat pusat, Pemkab siap mengikuti aturan tersebut.
Kepala Disdikpora Gunungkidul, Bahron Rasyid, mengatakan jajarannya sudah mendengar wacana penghapusan UN. Informasi ini diperoleh saat Bahron diundang langsung ke Jakarta oleh Kemendikbud. “Saya dengar langsung wacana ini, tapi untuk pelaksanaan baru dilakukan di 2021,” kata Bahron kepada wartawan, Kamis (12/12/2019).
Menurut dia rencana ini tidak mengganggu proses persiapan menyambut UN di 2020. Untuk saat ini sekolah sudah mulai menyiapkan daftar murid yang akan mengikuti ujian tersebut. “Kan [penghapusan] baru dimulai 2021, jadi UN di tahun depan masih ada sehingga persiapan harus dilakukan mulai sekarang,” katanya.
Bahron menegaskan untuk kebijakan yang dibuat Disdikpora di daerah siap menjalankannya. Namun demikian, untuk mengantisipasi dampak negatif penghapusan UN Disdikpora Gunungkidul siap mengumpulkan stakeholder untuk melakukan kajian. “Pasti ada dampak positif dan negatifnya. Yang positif bisa langsung dijalankan, tapi yang negatif harus diantisipasi dengan adanya solusi agar pelaksanaan tidak menimbulkan masalah baru,” katanya.
Dia menjelaskan sesuai dengan penjelasan dari Mendikbud Nadiem Makarim, kelulusan bisa ditentukan oleh masing-masing guru pengampu. Selain itu, penentuan juga mengacu pada hasil ujian asesmen di tengah sekolah. Sebagai contoh, untuk tingkat SD asesmen dilakukan saat kelas IV dan SMP di kelas VIII. “Asesmen dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kompetensi yang diterima peserta didik,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Heri Nugroho, mengatakan secara pribadi dirinya mendukung wacana penghapusan UN. Hal ini dikarenakan pelaksanaan UN dinilai sangat membebani siswa didik. “Dengan UN diibaratkan panas setahun dihapus dengan hujan sehari karena hasil ujian sangat memengaruhi masa depan siswa,” katanya.
Di sisi lain, keberadaan UN juga dirasakan oleh orang tua. Untuk memperoleh nilai yang terbaik, orang tua disibukkan dengan mencari lembaga bimbingan belajar agar anaknya bisa lulus UN. “Harapannya kebijakan baru nanti bisa membawa kualitas pendidikan yang lebih baik lagi,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
BPBD Gunungkidul mengubah skema droping air bersih dengan memprioritaskan anggaran kapanewon menghadapi kemarau panjang 2026.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.
Jumlah menara telekomunikasi di Bantul capai 300 unit. Diskominfo sebut minat investasi mulai menurun seiring kebutuhan yang tercukupi.