Hanya 3 Perusahaan Ikut Lelang Bus Gratis Mirip Trans Jogja, Ini Penyebabnya

Penumpang Trans Jogja turun di halte Jalan MT Haryono, Kota Jogja. - Harian Jogja/Desi Suryanto
06 Januari 2020 06:07 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Besarnya modal yang harus disiapkan untuk mengelola bus trayek Godean, Ngemplak, dan Ngaglik membatasi perusahaan lokal DIY yang mengikuti lelang oleh Kementerian Perhubungan. Perusahaan pemenang sebagai operator paling tidak harus menyiapkan modal Rp2,5 miliar di awal karena biaya operasional kendaraan (BOK) dari Pemerintah Pusat baru dibayarkan tiga bulan setelah beroperasi.

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan DIY Sumaryoto mengaku sudah berupaya menyosialisasikan ke berbagai pengusaha serta koperasi yang bergerak di bidang angkutan di DIY. Namun, tidak banyak yang berani mengikuti lelang. Hingga awal 2020 ini, hanya tiga perusahaan lokal DIY yang ikut bersaing untuk menjadi operator bus tiga trayek tersebut.

"Kayaknya cuma tiga [perusahaan], berat masalahnya. Kalau koperasi juga berat untuk melaksanakan kegiatan itu, karena harus nalangi [membiayai di awal] tiga bulan operasional baru diklaim. Paling enggak [minimal] ya punya [modal] Rp2,5 miliar untuk menjalankan tiga bulan kan," katanya kepada Harian Jogja, Minggu (5/1/2020).

Kementerian Perhubungan memberikan anggaran untuk pengoperasian tiga trayek baru yaitu Ngemplak, Ngaglik dan Godean menggunakan 28 bus, sehingga penumpang bisa naik bus secara cuma-cuma. Seluruh biaya operasional kendaraan bus ini akan ditanggung oleh Pemerintah Pusat melalui sistem buy the service. Angkutan perkotaan ini beroperasi di wilayah yang selama ini belum bisa tersentuh Trans Jogja.

Sebanyak 28 bus akan memberikan layanan dengan konsep yang hampir sama dengan Trans Jogja. Penumpang bisa naik turun di titik tertentu, tetapi bukan di halte melainkan di setiap titik pemberhentian bus yang sudah ditetapkan.

Sumaryoto mengatakan tiga perusahaan lokal yang mengikuti lelang itu antara lain, PT Anindya Mitra Internasional (AMI), PT Jogja Tugu Trans (JTT) dan Koperasi Niko. "Pemenang harus menyiapkan sasis [bus], merekrut tenaga, menggaji SDM, memang berat [modalnya]," ucapnya.

Bus tersebut ditargetkan mengaspal sekitar April 2020. Penyedia sasis, karoseri, Organda sudah dipertemukan untuk melihat kemungkinan harus dilakukan impor bahan terlebih dahulu. "Tinggal tunggu proses lelang, kalau sudah ditentukan pemenangnya karoseri pasti siap. Belum ditentukan [pemenangnya], termasuk perusahaan lokal DIY yang mengikuti juga belum memberikan informasi ke saya siapa pemenangnya," ujarnya.

Ia menambahkan Dishub DIY sudah menyiapkan sejumlah titik pemberhentian bus. Untuk pemasangan rambunya, Dishub DIY masih menunggu perkembangan lelang dari Kemenhub. Harapannya jarak antara pemasangan rambu dengan beroperasinya bus tidak terpaut jauh. Dana untuk pembuatan fisik rambu lalu lintas telah dianggarkan di Dishub DIY di 2020.

"Jangan sampai sudah kami pasang, terpaut lama busnya belum lewat [beroperasi], nanti rambunya hilang. Harapannya misal ini ya, saya memasang [rambu] Februari, paling tidak Maret operasional, selisihnya sebulan," ujarnya.

Ia menyatakan fungsi rambu itu nantinya sebagai titik pemberhentian bus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Bus tidak diperkenankan menaikkan dan menurunkan penumpang di titik lain selain ada tanda rambunya.

Direktur PT Jogja Tugu Trans (JTT) Agus Adriyanto mengaku mendaftarkan perusahaannya ke Pusat untuk mengikuti proses lelang pengoperasian tiga trayek. Persentase persiapan untuk mengikuti lelang dari PT JTT sudah mencapai 90%. Namun, PT JTT masih menunggu informasi dari pengelola lelang dalam hal ini Pemerintah Pusat terkait dengan bentuk detail pekerjaannya. “Kami tunggu proses pekerjaannya seperti apa, itu masih masih kami tunggu. Kami sudah masukkan company profile tetapi pekerjaannya detailnya bagaimana kami belum tahu," katanya.

Agus mengatakan PT JTT siap menjalankan tugas jika diberikan kepercayaan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengoperasikan bus, termasuk kemungkinan keharusan menyiapkan modal yang cukup besar. Menurutnya program itu layak didukung karena memberikan akses layanan transportasi umum yang lebih luas kepada masyarakat. "Insyallah siap [dengan modal], makanya itu termasuk proses seperti apa detailnya kami belum tahu persis, sehingga kami menunggu," ujarnya.