Ditipu Pengembang Perumahan, Kasus Properti Paling Banyak Diadukan Warga ke Ombudsman DIY

Ilustrasi rumah murah bersubsidi - JIBI
06 Januari 2020 20:17 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA-Masyarakat DIY semakin kritis dan peduli untuk mendapat kualitas pelayanan publik yang baik. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah aduan masyarakat ke Lembaga Ombudsman DIY (LO DIY) pada 2019 dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar 47,3%.

Ketua LO DIY, Suryawan Raharjo, menjelaskan pada 2019 pihaknya total mendapat 459 aduan masyarakat. "241 diselesaikan dengan konsultasi dan 218 diselesaikan dengan terbitnya rekomendasi dan LPK [Laporan Penyelesaian Khusus]," katanya dalam Laporan Kinerja LO DIY 2019, Senin (6/1/2019).

Ia membagi kasus dalam enam sektor yang didominasi sektor properti sebesar 68,3%, dengan jumlah pengaduan sektor properti sebanyak 149 aduan, ketenagakerjaan 17 aduan, lingkungan 13 aduan, pendidikan tujuh aduan, keuangan tujuh aduan dan pertanahan enam aduan.

Aduan sektor properti didominasi oleh kasus program rumah subsidi, dimana pengembang tidak bisa menepati tenggat waktu pembangunan sebagaimana yang telah disepakati dengan konsumen, padahal konsumen sudah menyerahkan sejumlah uang.

Ia melihat konsumen yang masuk dalam Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) memiliki keterbatasan dalam akses informasi, pengalaman dan ekonomi sehingga jadi pihak yang rentan untuk dipermainkan dalam berbagai tawaran dengan dalih memberi kemudahan.

Wakil Ketua LO DOY, Fuad, mengungkapkan dari pengembang ternyata ada motif usaha yang tidak baik, semisal adanya pembayaran lunas dalam skema FLPP, terjadi wanprestasi mengenai waktu serah terima dan sulitnya akses informasi tentang hak pelapor.

"Kasus ini masih terus berlanjut. Masih kami kawal penyelesaiannya. Kami tetap optimis kasus ini dapat diselesaikan dengan arif," ujarnya.