Tumpas Klithih, Rekam Jejak Lingkungan dan Orang Tua Siswa di Jogja Bakal Didata

Harianjogja.com, JOGJA—Disdikpora DIY merencanakan pengumpulan data rekam jejak orang tua dan lingkungan setiap siswa SMA/SMK di DIY. Cara ini dilakukan untuk memudahkan fasilitasi siswa agar mereka tidak terjerumus pada tindakan kekerasan jalanan atau klithih.

Plt Kepala Disdikpora DIY Bambang Wisnu Handoyo mengatakan dari hasil pertemuan dengan guru BK SMA/SMK di DIY, salah satu yang belum dimiliki adalah rekam jejak lingkungan dan orangtua setiap siswa. Selama penanganan klithih hanya dilakukan melalui pembinaan anak bermasalah saja, namun tidak memiliki hasil pemetaan terhadap lingkungan siswa yang masuk dalam kelompok tertentu.

“Sekolah suka tidak suka, mau tidak mau harus memiliki perhatian tertentu terhadap anak berada di lingkungannya. Karena faktanya siapa yang akan mengawasi anak setelah pulang sekolah, apakah mereka langsung pulang? Belum tentu, ada yang nongkrong,” katanya di Kepatihan, Senin (13/1/2020).

BWH sudah melakukan pemantauan secara langsung sejumlah titik di Kota Jogja yang menjadi langganan nongkrong pelajar. Ia menemukan pihak yang berkumpul bukan hanya pelajar dalam kelompok kelas mereka saja namun juga ada kakak kelas. Di dalam area nongkrong itulah seringkali pelajar senior menyosialisasikan sengketa antar sekolah ditularkan kepada para junior. Melalui arena nongkrong yang tidak jelas itu pula, siswa bisa belajar hal buruk seperti merokok dan sejenisnya. “Ini dugaan kami ya, sosialisasi itu dilakukan melalui kumpul-kumpul seperti itu,” katanya.

Ia berharap pencegahan nongkrong ini tidak hanya kewajiban pemerintah atau aparat, namun juga orangtua dan masyarakat. Dari kalangan masyarakat seperti pemilik warung sebaiknya mengingatkan kepada pelajar yang nongkrong menggunakan pakaian sekolah. Karena nongkrong menggunakan pakaian sekolah memiliki nilai berbeda dengan berpakaian bebas.

“Ini beda, memicu sekali ternyata [karena menggunakan pakaian sekolah]. Ini persoalan nuansa sosialisasi [negatif] itu muncul dari situ, kami tidak melarang mereka nongkrong, saya berharap masyarakat juga mengimbau sebaiknya pulang dahulu daripada menggunakan seragam sekolah nongkrong,” ucapnya.

Menurutnya sistem pendidikan yang tidak secara khusus mengadopsi minat siswa juga sangat mempengaruhi kondisi tersebut. Tak sedikit, siswa yang dengan terpaksa harus mengikuti mata pelajaran yang tidak disukai selama berjam-jam. Karena siswa tidak tertampung sesuai bakat dan minat, bahkan beberapa orangtua memaksa sesuai keinginannya.

Sejalan dengan itu, kata BWH, jika guru BK memiliki data komprehensif termasuk rekam jejak lingkungan tentang siswa maka mestinya perlakuan terhadap anak menjadi berbeda. Sayangnya guru BK belum bisa melaksanakan pendataan sejauh itu. Ia tidak memungkiri bahwa guru tidak mungkin mampu menjalankan adminsitrasi sedetail itu dengan tingkat kesejahteraan setiap guru yang berbeda. “Ini memang kewajiban pemerintah untuk membenahi hal-hal yang benar, resikonya memang biaya,” ucapnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.