Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kadin Bantul Nilai Positif bagi Dunia Usaha
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Keraton Agung Sejagat di Desa Pogung Jurutengah, Bayan, Kabupaten Purworejo./Antara-Dokumentasi Pribadi
Harianjogja.com, JOGJA—Nama yang tertera di KTP adalah Toto Santoso. Dia menambahkan Hadiningrat di belakang nama lengkapnya dan jadilah Toto Santoso Hadiningrat sebagai pengobral janji.
11 Maret 2016, Toto Santoso Hadiningrat menggelar konferensi pers di Ndalem Pujokusuman. Toto memperkenalkan sebuah organisasi bernama Jogjakarta Development Committee, disingkat Jogja-DEC. Toto gerah karena banyak orang menyebut organisasi itu mirip Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), komunitas yang ingin mendirikan negara sendiri di Kalimantan.
Toto menyebut Ndalem Pujokusuman, yang ditempati keluarga KRT Pujoningrat atau Raden Mas Ibnoe Moertarto Poedjokoemo, sebagai pusat kegiatan Jogja-DEC. Sementara, KRT Pujoningrat adalah Dewan Wali Amanat Panitia Pembangunan Dunia Wilayah Archipelago dalam organisasi tersebut.
“DEC bukan teroris, buka Gafatar jilid II, bukan ISIS, kami adalah lembaga kemanusiaan untuk memanusiakan manusia,” kataToto.
Dia mengaku sebagai Dewan Wali Amanat Panitia Pembangunan Dunia untuk Wilayah Nusantara. Jogja-DEC diklaim berada di bawah naungan Word Development Committe (WDC) sebagai organisasi kemanusiaan yang tidak memandang etnis dan agama, serta tidak berafiliasi dengan partai politik. Jogja-DEC, menurut Toto, juga sudah terdaftar di pemerintah,
Toto menganggap Indonesia, juga dunia, sudah berada dalam krisis dan bisa hancur jika tidak segera ditangani secara serius.
“Kami ingin menawarkan solusi bagi Indonesia, bekerja sama membangun negeri demi mencapai kesejahteraan,” kata dia.
Solusi itu adalah obral janji. Kala itu, Toto mengatakan Jogja-DEC akan memberikan uang US$100 hingga US$200 per bulan kepada anggotanya. Dengan kurs sekarang, iming-iming tersebut setara Rp1,3 juta hingga Rp2,6 juta per bulan.
“Anggota kami sudah 10.000-an dan kami menargetkan 500.000 anggota di empat kabupaten dan satu kota di DIY.”
Jadi, Jogja-DEC harus mengeluarkan sedikitnya Rp650 miliar untuk membayar anggotanya saban bulan. Toto tak risau dengan duit sebesar itu karena sudah ada di sebuah bank di Swiss bernama Esa Monetary Fund.
Janji itu tak pernah terwujud dan empat tahun berselang, Toto datang lagi untuk membuat kehebohan yang lebih besar. Dia membuat Keraton Agung Sejagat di Dusun Pogung, Desa Juru Tengah, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Toto mengangkat dirinya sebagai raja, yang tentu saja punya permaisuri, yang ternyata bukan istrinya.
Toto, sekali lagi, mengobral janji berupa uang dolar, jabatan, serta selamat dari malapataka kepada pengikutnya. Syaratnya, menurut keterangan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Rycko Amelza Dahniel, warga Keraton Agung Sejagat harus membayar uang pendaftaran Rp3 juta sampai dengan Rp30 juta.
Di luar khayalannya sebagai raja, Toto punya usaha angkringan di rumah kontrakannya di Jalan Berjo-Pare, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman.
Kini, Polda Jawa Tengah menjerat Toto dengan Pasal 14 Undang-Undang (UU) No.1/1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang menghukum pembohong yang menerbitkan keonaran di masyarakat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kadin Bantul menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran berdampak positif bagi dunia usaha, didukung digitalisasi UMKM dan program KUR.
Ahmad Doli Kurnia membantah terlibat dalam isu Munaslub Golkar 29 November 2026 dan menyinggung pihak internal yang disebutnya komprador.
BGN menempatkan dua mantan pejabat KPK di posisi strategis untuk memperkuat pengawasan, manajemen risiko, dan tata kelola program MBG.
BNPB mencatat 2.733 titik hotspot dan 1.430 hektare lahan belum padam hingga 7 November 2026. Papua Selatan menjadi salah satu wilayah perhatian.
Kemenhub memprediksi mobilitas masyarakat saat Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 mencapai 120 juta orang, didukung stimulus diskon transportasi.
Penjualan rumah primer turun 8,43% pada kuartal III/2026. Kementerian PKP menyoroti daya beli dan tetap mendorong penyaluran KPR FLPP.