Warga Satu RT di Sleman Tergusur Tol Jogja-Solo, Ini Kesedihan & Permintaan Mereka

Permukiman di Purwomartani, Kalasan, Sleman, yang seluruhnya akan tergusur Tol Jogja-Solo. - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
23 Januari 2020 19:27 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Harianjogja.com, SLEMAN—Ratusan penduduk satu RT di Dusun Temanggal 1, Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Sleman, tergusur proyek Tol Jogja-Solo. Kini mereka mengharapkan pemerintah tak tinggal diam dan membantu mencari tempat tinggal pengganti.

Sejak lahir hingga kini berusia 74 tahun, Purwodiharjo tinggal di rumah sederhana di RT 5/RW 2, Temanggal 1, Purwomartani. Ia menangis sejadi-jadinya kala mengetahui rumah peninggalan keluarganya akan tergusur jalan bebas hambatan. Dia sedih, waswas, dan berhari-hari tidak doyan makan.

“Saya generasi ketiga yang menempati rumah ini. Banyak kenangan, saya ingat satu persatu,” kata janda tujuh anak dengan enam buyut ini, Jumat (17/1/2020).

Dia tinggal di rumah dengan halaman luas itu bersama salah seorang anak dan cucunya. Kalau saja tidak tergusur tol, Purwodiharjo tak akan pindah. Usianya sudah sepuh. Kelak, dia juga harus mewariskan tempat tinggal yang dia warisi dari orang tuanya.

“Saya punya tujuh anak. Rumah dan tanahnya ini menjadi hak mereka. Kalau nanti ganti untungnya dibagi rata, apa iya bisa untuk membeli tanah dan membangun rumah?” tanya dia.

Jika kesulitan mendapatkan lahan pengganti untuk membangun rumah barunya, Mbah Purwo akan membangun rumah di sawah miliknya. “Saya tidak ingin jauh-jauh dari sini, dari leluhur saya.”

Tetangganya, Sariah, juga merasakan kecemasan serupa. Perempuan paruh baya ini tinggal dengan keponakannya. Dia sudah sakit-sakitan dan harus kontrol rutin ke puskesmas terdekat.

“Kalau bisa, pemerintah juga memikirkan kami yang sudah tua untuk mencarikan tanah pengganti. Soalnya tidak mudah mencari tanah pengganti,” katanya.

Bejo, penduduk Karanglo, Purwomartani, juga bingung etika mengetahui seluruh bangunan rumahnya masuk dalam peta proyek pembangunan tol.

“Saya sudah tua. Usia saya sudah 85 tahun. Saya bingung, mau pindah ke mana. Entah gimana lagi nggak punya rumah,” katanya.

Bejo tinggal dengan anak dan cucunya. Dia berharap pemerintah memikirkan lokasi baru untuk tempat tinggalnya nanti jika rumah satu-satunya hilang. “Kalau bisa dicarikan tempat tinggal yang baru, saya ucapkan terima kasih.”

Sulit Direlokasi

Kepala Dusun Temanggal 1 Sugiharto mengatakan ada sekitar 150 warga dalam satu RT tergusur pembangunan Tol Jogja-Solo. Sebagian dari mereka sudah berusia lanjut. “Total ada 32 rumah yang tergusur. Itu dalam satu RT,” katanya.

Awalnya, kata Sugi, warga mengusulkan pergeseran trase tol. Namun permintaan itu tidak bisa dikabulkan karena harus mengubah semua trase. “Akhirnya warga meminta direlokasi. Tetapi permintaan ini juga susah karena tidak mudah mendapatkan lokasi untuk penduduk satu RT,” katanya.

Warga kemudian sepakat membentuk satu kepanitiaan. Tim ini akan menjadi juru runding, termasuk saat proses pembahasan ganti untung.

“Jangan sampai warga yang sudah telanjur kehilangan rumah, tanah, dan sawahnya justru kesulitan mendapatkan lahan pengganti. Bagaimana pun warga mendukung program pemerintah, tetapi juga berharap dipermudah mendapatkan tanah pengganti,” katanya.

Selain itu, fasilitas umum seperti makam yang terkena dampak juga harus direlokasi tidak jauh dari tempat tinggal baru. “Menggunakan tanah kas desa tidak mudah. Harus izin gubernur. Selain itu, tukar gulingnya juga susah.”

Bupati Sleman Sri Purnomo mengatakan Pemerintah Kabupaten Sleman siap pengurusan administrasi warga yang kesulitan mendapatkan lahan pengganti.

Menurut Sri, warga yang terdampak pembangunan jalan bebas hambatan tersebut tetap akan mendapatkan kompensasi.

“Untuk melakukan relokasi warga terdampak [secara bersama-sama], kami belum pikirkan. Yang jelas, kami berharap agar warga terdampak jangan panik dulu agar harga tanah tidak melambung,” ujarnya.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno mengatakan warga yang harus pindah karena keberadaan tol bisa memanfaatkan tanah kas desa sepanjang mereka mengajukan izin ke pemerintah desa. Namun, tanah kas desa hanya bisa digunakan untuk usaha pertanian dan bukan hunian.