Rencana Pemilihan Kadus di Bantul Terus Digaungkan

Harianjogja.com, BANTUL—Skema pemilihan kepala dusun (kadus) secara langsung dan tidak melalui seleksi, terus digaungkan, terutama oleh sejumlah kepala dusun.

Istiyarno, Kepala Dusun Bogoran, Desa Trirenggo, Kecamatan Bantul mengatakan kadus yang terpilih melalui sistem seleksi acap kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat. Hal itu pun berdampak pada kerja-kerja kemasyarakatan yang memang membutuhkan dukungan massa, sebut saja misalnya kegiatan kerja bakti.

Bahkan demi kegiatan tetap berjalan, seorang kadus bahkan sampai rela membayar sekelompok orang untuk ikut kerja bakti. “Dulu di tempat saya seperti itu. Pas ada kegiatan gotong royong menyuruh orang, masing-masing Rp50.000,” katanya, Kamis (6/2/2020).

Selain itu, imbuh dia, sistem pemilihan langsung juga mendidik masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Persyaratan administratif tetap penting, namun lebih penting lagi kepercayaan dan kehendak masyarakat.

Untuk itu, Istiyarno pun menyambut baik rencana penerapan kembali pemilihan dukuh secara langsung. “Kalau seorang kadus tidak dikehendaki sama warganya kan jadi repot segala sesuatunya,” ucap dia.

Senada, Kepala Dusun Neco, Desa Sabdodadi, Kecamatan Bantul, Subandi, juga menilai sistem pemilihan kadus secara langsung akan memudahkan kadus terpilih beradaptasi di masyarakat. “Yang pasti lebih mudah penyesuaian, karena warga memilih dia [kadus] karena memang sudah tahu kualitasnya,” ujar dia.

Dukungan serupa juga digaungkan oleh Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul. Ani Widayani yang baru dilantik sebagai Ketua Apdesi periode 2020-2025 mengaku terus mengupayakan kembalinya sistem pemilihan kadus secara langsung.

“Bahkan kami [Apdesi Bantul] berencana menjadikan Bantul sebagai percontohan sistem pemilihan kadus secara langsung,” ucapnya saat ditemui seusai pelantikan pengurus Apdesi Bantul periode 2020-2025 di Parasamya, kompleks Kantor Pemerintahan Kabupaten Bantul, Kamis.

Rencana itu pun, kata dia, disambut baik oleh aparatur pemerintah desa di Bantul. “Ini sudah menjadi masukan dari 75 kepala desa di Bantul,” ujar Ani.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News