Advertisement
Sama-Sama WNI, Penghayat Kepercayaan Masih Hidup dalam Diskriminasi di Indonesia
Ilustrasi agama. - Shutterstock
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Hak kelompok penghayat kepercayaan sebagai warga negara Indonesia seharusnya dijamin oleh pemerintah dan tak sebatas diakomodasi secara administratif.
Peneliti Setara Institute, Halili Hasan, mengungkapkan aturan yang disahkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sejatinya sudah mengakui keberadaan penghayat kepercayaan. Antara lain dengan mengakomodasi pilihan kepercayaan di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Advertisement
Namun demikian keputusan tersebut menurutnya belum sepenuhnya menjamin hak para penghayat kepercayaan sebagai warga negara. "Peraturan itu baru sebatas mengakui penghayat, belum menjamin haknya," katanya, Senin (17/2/2020).
Pemerintah, kata dia, perlu memastikan hak mereka terpenuhi dalam sistem pendidikan, kesehatan, hingga akses permodalan. Selama ini upaya menjamin hak para penghayat kepercayaan di lapangan tidak mudah.
Pasalnya mereka kerap dianggap sesat oleh warga non-penghayat. Apa yang mereka yakini dianggap sebagai bentuk penyembahan terhadap hewan, tumbuhan, atau benda.
"Anggapan penghayat kepercayaan itu sifatnya animisme dan dinamisme menjadi kendala untuk terwujudnya keterbukaan. Dampaknya mereka kerap mengalami diskriminasi,” kata dia.
Ia mencontohkan di sektor pendidikan. Sulit bagi sekolah menyediakan tenaga pengajar untuk penghayat. "pemenuhan hak mereka, tidak hanya secara administratif saja," katanya.
Merujuk penelitian Setara Institute pada 2016, tercatat jumlah penghayat di Indonesia sebanyak 1,2 juta orang dengan jumlah kelompok penghayat sebanyak 184 kelompok.
Dosen Teologi Universitas Sanata Dharma (USD), Mutiara Andalas, mengatakan penghayat merupakan minoritas dalam kelompok beragama. Selama ini menurutnya aspirasi kelompok penghayat kepercayaan masih belum didengar oleh pemerintah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pemkab Kulonprogo Diminta Bikin Event Car Free Night di Alun-alun Wates
Kalurahan Purwomartani Bakal Punya Gedung Serbaguna Baru Senilai Rp1,9 Miliar
SMKN 4 Jogja Bantah Tolak Program MBG, Hanya Terkendala Pendistribusian
Pemkab Bantul Siapkan Bawuran Sebagai Lokasi Pengolahan Sampah Waste to Energy
Advertisement
Kejari Bantul Sita Rp250 Juta dalam Kasus Korupsi di SMKN 2 Sewon
Hasto Sebut Pengelolaan Sampah Tingkat Rumah Tangga Jadi Kunci Sleman Bebas Sampah
Pantai Timang Gunungkidul Jadi Favorit Wisatawan Asal Malaysia
Ada Lagi Hewan Mati di Zona Merah Antraks, Lalu Lintas Ternak di Gunungkidul Bakal Diawasi Ketat
Bocah 8 Tahun yang Hilang di Selokan Banguntapan Ditemukan Meninggal Dunia
Advertisement
Mafia Tanah di DIY Kian Meresahkan, Polda Kembali Terima Laporan Dugaan Penipuan Sertifikat
Seusai Terlibat Tawuran, Belasan Angota Geng Pelajar Dibina di Polsek Sedayu Bantul
Grand Malioboro Hotel Gelar Event Fun Run di Kawasan Malioboro dengan Ratusan Peserta
30 Keluarga Mengantre, Gunungkidul Hanya Mendapat 2 Kuota Transmigrasi
2 Mobil dan 1 Motor Terlibat Kecelakaan di Gamping, 1 Orang Terluka
Advertisement
Lumbung Pangan Mendesak Didirikan di Sleman
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- 332 Calon Haji Kulonprogo Sudah Lunasi Biaya Haji
- Komisi D Dorong Separuh Anggaran MBG di Sleman Dilimpahkan ke Dinas Pendidikan
- Muncul Kasus Mafia Tanah di Bantul Setelah Mbah Tupon, BPN: Modus dan Pelaku Diduga Sama
- DPRD Bantul Minta Verifikasi Calon Siswa Sekolah Rakyat Harus Ketat
- Bocah 8 Tahun Hilang Terbawa Arus Selokan di Banguntapan Bantul, Tim SAR Lakukan Pencarian
Advertisement
Advertisement
