Advertisement
Ratusan Orang Turun ke Jalan Gejayan, Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah dan DPR
Massa demonstrasi membentangkan spanduk bertuliskan Gagalkan Omnibus Law dalam unjuk rasa atas nama Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di pertigaan Jalan Gejayan, Senin (9/3/2020). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN - Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Gejayan pada Senin (9/3/2020) sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam unjuk rasa kali ini ARB menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah.
Unjuk rasa ini diikuti ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh dan kalangan umum lainnya. Mereka menggelar orasi secara berhantian di pertigaan Jalan Gejayan. Akibatnya, jalan tersebut ditutup untuk lalu lintas kendaraan sejak pukul 12.00 WIB.
Advertisement
Humas ARB, Kontra Tirano mengungkapkan, dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah akan merugikan masyarakat. ARB menilai DPR tidak lagi memakai hak mosi tidak percaya yang merupakan kewenangannya.
"Pemerintah dan DPR satu suara untuk segera mengesahkan RUU tersebut," katanya, di sela aksi, Senin (9/3/2020).
Menurutnya, aksi yang bertajuk Rapat Akbar Parlemen Jalanan kali ini merupakan wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat lah yang harus menerapkan mosi tidak percaya yang sudah tak lagi dilakukan oleh DPR.
"Artinya kami tidak percaya lagi kepada legislatif dan pemerintahan," tegasnya.
ARB mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan Omnibus Law Cilaka meski dengan dalil untuk membuka kran investasi ke Indonesia.
RUU Omnibus Law dianggap menyalahi UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, seharusnya rakyat berhak mengetahui apa isi Ominbus Law. Namun pemerintah dan DPR menutupi proses pembahasan regulasi itu.
"Ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam mengelola negara," katanya
Selain itu, ARB juga menuntut RUU Perpajakan, RUU ibu kota negara, serta RUU Ketahanan keluarga dihapuskan. Menurutnya, RUU yang seharusnya segera disahkan adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
"RUU PKS lah yang mendesak segera untuk disahkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Libur Lebaran Usai, Berikut Jadwal dan Tarif Terbaru Bus Damri dari Jogja ke Bandara YIA
Jadwal Baru KRL Solo Jogja Berangkat dari Stasiun Palur, Jumat 19 April 2024
Perayaan Hari Besar Keagamaan di Bantul Berlangsung Kondusif
Jadwal KA Prameks Kutoarjo Jogja, Jumat 19 April 2024
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo, Lengkap dari Staisun Tugu hingga Palur, Jumat 19 April 2024
Jadwal Kereta Bandara YIA dan YIA Xprerss, Jumat 19 April 2024
Syawalan ke Ponpes dan Panti Asuhan, Pj. Bupati Kulonprogo Salurkan Bantuan
Pemda DIY Perkuat Komitmen Antikorupsi
Kelompok Jaga Warga Diharapkan Dapat Ikut Menyelesaikan Konflik di Masyarakat
Advertisement
Ini Dia 2 Nama yang Bakal Disurvei Golkar untuk Pilkada Gunungkidul
Belum Genap Empat Bulan, Pendapatan Retribusi Parkir Gunungkidul Tembus Rp474 Juta
Gasak Uang Rp81 Juta dari Rumah yang Sedang Kosong, Perempuan Cianjur Digelandang Polisi
Anak Bendahara Umum DPP PAN Akhirnya Resmi Maju Lagi di Pilkada Gunungkidul Tahun Ini
Duh! Alokasi Beasiswa Pelajar SMP di Gunungkidul Tahun Ini Jauh Berkurang, Segini Angkanya
Advertisement
Dukung Transformasi Digital UMKM, Diskominfo DIY Gelar Pelatihan E-Business
Berita Pilihan
Advertisement
Hari Warisan Dunia Tekankan Peran Anak Muda sebagai Pelestari Warisan Budaya Berkelanjutan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Peringatan BMKG, Waspada Hujan Lebat Disertai Petir di Wilayah DIY, Hari Ini Kamis 18 April 2024
- Pola Baru Kunjungan Wisatawan Selama Libur Lebaran 2024, Pusat Kuliner dan Oleh-oleh Ramai
- Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Wilayah DIY Kamis 18 April 2024
- Pilkada 2024, KPU Jogja Gandeng Disdukcapil Memastikan Akurasi Data Pemilih
- Baznas Kota Jogja Luncrukan Madrasah Al-Quran bagi Difabel Tuna Netra
Advertisement
Advertisement
