Advertisement
Ratusan Orang Turun ke Jalan Gejayan, Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah dan DPR
Massa demonstrasi membentangkan spanduk bertuliskan Gagalkan Omnibus Law dalam unjuk rasa atas nama Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di pertigaan Jalan Gejayan, Senin (9/3/2020). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN - Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Gejayan pada Senin (9/3/2020) sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam unjuk rasa kali ini ARB menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah.
Unjuk rasa ini diikuti ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh dan kalangan umum lainnya. Mereka menggelar orasi secara berhantian di pertigaan Jalan Gejayan. Akibatnya, jalan tersebut ditutup untuk lalu lintas kendaraan sejak pukul 12.00 WIB.
Advertisement
Humas ARB, Kontra Tirano mengungkapkan, dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah akan merugikan masyarakat. ARB menilai DPR tidak lagi memakai hak mosi tidak percaya yang merupakan kewenangannya.
"Pemerintah dan DPR satu suara untuk segera mengesahkan RUU tersebut," katanya, di sela aksi, Senin (9/3/2020).
Menurutnya, aksi yang bertajuk Rapat Akbar Parlemen Jalanan kali ini merupakan wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat lah yang harus menerapkan mosi tidak percaya yang sudah tak lagi dilakukan oleh DPR.
"Artinya kami tidak percaya lagi kepada legislatif dan pemerintahan," tegasnya.
ARB mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan Omnibus Law Cilaka meski dengan dalil untuk membuka kran investasi ke Indonesia.
RUU Omnibus Law dianggap menyalahi UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, seharusnya rakyat berhak mengetahui apa isi Ominbus Law. Namun pemerintah dan DPR menutupi proses pembahasan regulasi itu.
"Ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam mengelola negara," katanya
Selain itu, ARB juga menuntut RUU Perpajakan, RUU ibu kota negara, serta RUU Ketahanan keluarga dihapuskan. Menurutnya, RUU yang seharusnya segera disahkan adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).
"RUU PKS lah yang mendesak segera untuk disahkan," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terbakar di 2024, Perbaikan Pasar Trowono Gunungkidul Telan Rp515 Juta
Kemendagri Dorong Peran Jaga Warga untuk Stabilitas Keamanan Daerah
Hari Kontrasepsi Sedunia, Sleman Adakan KB Gratis di Delapan Titik
Antisipasi Gangguan Kamtibmas, Polresta Sleman Terus Patroli Titik Rawan
Advertisement
Pagu Anggaran Pendidikan di Gunungkidul Capai 35,1 Persen
Polresta Jogja Kebanjiran Pemohon SKCK untuk PPPK Paruh Waktu
Jelang Peresmian Jembatan Pandansimo, Pemkab Bantul Siapkan TPR Darurat
Bantul Terima 3.428 Pegawai PPPK Paruh Waktu, Mayoritas Tenaga Teknis
Polisi Ungkap Motif Pelemparan Molotov Pos Polisi Jogja, Begini Kronologinya
Advertisement
Polisi Tangkap 2 Pelaku Perusakan Pos Polisi
Mudah dan Cepat, Ini Cara Buat SKCK via Polri Presisi
Unisa Yogyakarta Berdayakan Warga Melalui Pelatihan Kesehatan dan Ekonomi Kreatif
Gudang Dekorasi di Bangunjiwo Bantul Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp150 Juta
Mahasiswa UGM Siap Berlaga di Kompetisi Internasional Prototipe Mobil Kimia
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Kunjungi SR, Prabowo Tinggalkan Tulisan Tangan di Buku Tulis
Advertisement
Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal DAMRI Bandara YIA ke Jogja, Purworejo hingga Kebumen
- Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini 11 September 2025, Berangkat dari Stasiun Palur
- Jadwal dan Lokasi SIM Keliling Ditlantas Polda DIY Hari Ini
- Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini di Gunungkidul, Bantul, Jogja, dan Sleman
- Jadwal Bus Sinar Jaya dari Pantai Parangtritis ke Malioboro
Advertisement
Advertisement
