Ratusan Orang Turun ke Jalan Gejayan, Nyatakan Mosi Tidak Percaya pada Pemerintah dan DPR

Massa demonstrasi membentangkan spanduk bertuliskan Gagalkan Omnibus Law dalam unjuk rasa atas nama Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) di pertigaan Jalan Gejayan, Senin (9/3/2020). - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
09 Maret 2020 13:17 WIB Rahmat Jiwandono Jogja Share :

Harianjogja.com, SLEMAN - Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) kembali menggelar aksi unjuk rasa di simpang tiga Gejayan pada Senin (9/3/2020) sekitar pukul 12.00 WIB. Dalam unjuk rasa kali ini ARB menyatakan mosi tidak percaya terhadap DPR dan pemerintah.

Unjuk rasa ini diikuti ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat seperti mahasiswa, buruh dan kalangan umum lainnya. Mereka menggelar orasi secara berhantian di pertigaan Jalan Gejayan. Akibatnya, jalan tersebut ditutup untuk lalu lintas kendaraan sejak pukul 12.00 WIB.

Humas ARB, Kontra Tirano mengungkapkan, dengan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang tengah dibahas oleh DPR dan pemerintah akan merugikan masyarakat. ARB menilai DPR tidak lagi memakai hak mosi tidak percaya yang merupakan kewenangannya.

"Pemerintah dan DPR satu suara untuk segera mengesahkan RUU tersebut," katanya, di sela aksi, Senin (9/3/2020).

Menurutnya, aksi yang bertajuk Rapat Akbar Parlemen Jalanan kali ini merupakan wujud ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Rakyat lah yang harus menerapkan mosi tidak percaya yang sudah tak lagi dilakukan oleh DPR.

"Artinya kami tidak percaya lagi kepada legislatif dan pemerintahan," tegasnya.

ARB mendesak pemerintah untuk tidak mengesahkan Omnibus Law Cilaka meski dengan dalil untuk membuka kran investasi ke Indonesia.
RUU Omnibus Law dianggap menyalahi UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan, seharusnya rakyat berhak mengetahui apa isi Ominbus Law. Namun pemerintah dan DPR menutupi proses pembahasan regulasi itu.

"Ini menunjukkan adanya itikad tidak baik dalam mengelola negara," katanya

Selain itu, ARB juga menuntut RUU Perpajakan, RUU ibu kota negara, serta RUU Ketahanan keluarga dihapuskan. Menurutnya, RUU yang seharusnya segera disahkan adalah RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

"RUU PKS lah yang mendesak segera untuk disahkan," katanya.