Delapan ASN Gunungkidul Kena Sanksi, DPRD Dukung Hukuman Tegas
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
\nKoodinator Forum Wartawan Gunungkidul yang tergabung dalam Paguyuban Wisanggeni, Bambang Purwanto (kiri) menyerahkan bantuan sembako kepada sejumlah pemulung di kawasan TPAS Wukirsari, Desa Baleharjo, Wonosari, Jumat (17/4/2020)./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Forum Wartawan Gunungkidul yang tergabung Paguyuban Wisanggeni menggelar bakti sosial berupa pembagian sembako, Jumat (17/4/2020). Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian wartawan terhadap warga terdampak Covid-19.
Koordinator bakti sosial, Bambang Purwanto, mengatakan ada ratusan paket sembako yang dibagikan kepada masyarakat. Bantuan diberikan kepada tukang parkir, pemulung hingga masyarakat dari kalangan ekonomi lemah lainnya. “Kami ikut peduli karena penyebaran Corona memukul berbagai sektor sehingga berpengaruh terhadap usaha rakyat,” kata Bambang di sela-sela aksi baksos, Jumat.
Menurut dia, aksi baksos terselenggara berkat inisiatif anggota Wisanggeni untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan dampak penyebaran Corona.
Salah seorang pemulung di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Wukirsari, Desa Baleharjo, Wonosari, Mudiyah, mengaku berterima kasih kepada Paguyuban Wisanggeni yang memberikan bantuan paket sembako. Menurut dia, bantuan bisa mencukupi kebutuhan pangan sehari-hari. “Penghasilan kami jauh berkurang. Kami sangat terbantu dengan bantuan ini,” kata Mudiyah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Beras premium 5 kg mulai langka di sejumlah ritel. Mendag Budi Santoso mengatakan Bulog mulai memasok beras premium dan medium ke ritel modern.
Dinsos Bantul mencatat ribuan usulan penerima bansos, termasuk 1.789 usulan PBI JK, 95 PKH, dan 79 bantuan sembako melalui kalurahan dan Dinsos.
Los Pasar Brosot Kulonprogo ambruk sejak 23 Juli 2026 dan belum ditangani. DPRD mendesak solusi sementara bagi pedagang terdampak.
BPS Kota Jogja menegaskan desil DTSEN ditentukan terpusat oleh BPS pusat dari data kementerian dan lembaga, bukan pendataan langsung BPS Kota.
Proyek IKN Tahap 3 senilai Rp17,24 triliun terancam tertunda karena anggaran 2027 belum teralokasi. OIKN mengusulkan tambahan dana.