Belum Bisa Realisasikan Jadup, Ini yang Jadi Kendala Pemkab Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul belum bisa merealisasikan bantuan langsung jatah hidup (jadup) untuk warga terdampak pandemi Covid-19 sebelum Pemerintah Pusat dan Pemda DIY mencairkan bantuan yang sama. Pasalnya bantuan tersebut dikhawatirkan terjadi duplikasi bagi penerima bantuan.

“Kami baru persiapan penerimaan bantuan dari Jakarta [Pusat] agar sampai ke masyarakat terlebih dahulu, semoga pekan ini selesai,” kata Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul, Didik Warsito, saat dihubungi, Senin (20/4/2020).

Didik mengklaim sudah menyiapkan bantuan sosial tunai senilai Rp200.000 per bulan selama sembilan bulan dan bantuan langsung tunai (BLT) senilai Rp600.000 per bulan selama tiga bulan. Kedua jenis bantuan sosial dari Kementerian Sosial tersebut akan dicairkan mulai bulan ini dengan jumlah 20.469 kepala keluarga (KK) untuk bantuan sosial Rp200.000 per bulan dan 22.467 KK untuk BLT sebesar Rp600.000 per bulan.

Diakui Didik data penerima bantuan tambahan tersebut merupakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Basis Data Terpadu (BDT) yang belum terkover dengan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).

Total DTKS di Bantul saat ini mencapai sekitar 145.000 KK. Dari jumlah tersebut sebagian sudah terkover PKH dan BPNT. Bahkan selama pandemi ini nominal BPNT ditambah dari Rp110.000 per bulan menjadi Rp200.000 per bulan dan dapat dicairkan lewat e-Warung setiap bulan dari yang tadinya setiap tiga bulan. “Nilai PKH juga dapat tambahan 25 persen dari nominal bantuan,” kata Didik.

Didik mengatakan Pemda DIY dan Pemkab Bantul sebenarnya sudah menyiapkan bantuan, tetapi karena data sasaran penerima bantuan sudah dikover oleh Kemensos sehingga perlu ada pendataan ulang. “Kami akan data yang belum terintervensi, seperti lansia, difabel, dan yang kehilangan pekerjaan selama masa pandemi. Yang hilang pekerjaan ini yang terbilang miskin,” ujar Didik.

Selain itu, pemerintah desa juga saat ini sudah mulai menganggarkan BLT untuk masyarakat terdampak. Basis data pemerintah desa dalam memberikan bantuan, kata Didik, juga didasarkan pada DTKS yang belum terkover bantuan. Didik berharap semua bantuan dari Pusat sampai desa benar-benar tepat sasaran bagi warga yang membutuhkan.

Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Daerah Pemkab Bantul, Bambang Guritno sebelumnya mengatakan sduah mendata ada sekitar 41.000 warga data yang masuk yang diusulkan mendapat bantuan langsung dari Pemkab. Namun data tersebut masih perlu diverifikasi kembali agar tidak terjadi duplikasi.

“Data yang akan mendapatkan bantuan adalah bukan dari BDT, tetapi data yang langsung terdampak. Jadi misalnya dia awalnya bekerja kemudian tidak bekerja, itu prioritas utama, kemudian mereka yang terkena dampak lockdown. Ini menjadi tanggung jawab kami,” ujar Bambang,” ujar Bambang.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.