Belum Terapkan PSBB, Pemda DIY Lebih Pilih Kebijakan Ini
Kadarmanta Baskara Aji. - Harian Jogja/Desi Suryanto Harianjogja.com, JOGJA--DIY belum merencanakan pengajuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Saat ini akan dimaksimalkan pelaksanaan rapid diagnostic test (RDT) secara massal.
Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan, Wagub DIY selaku Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 temah memberikan surat kepada tiga kabupaten untuk melakukan rapid test massal guna mengetahui dengan cepat sejauh mana penularan terjadi di kabupaten kota terutama di wilayah yang sudah ditemukan penularan ke generasi ketiga.
Hasil RDT ini merupakan bagian dari referensi untuk memutuskan langkah apa selanjutnya yang akan diputuskan.
"Kalau ketahuan positif dari rapid tes bisa bisa segera ditangani karena sekarang sudah banyak kecendeurngan orang tanpa gejala apa-apa tetapi sebetulnya positif, ini kan harusnya ada penggobatan," katanya Senin (4/5/2020).
Ia menambahkan RDT yang telah diberikan kepada kabupaten dan kota hingga saat ini stoknya masih ada. Namun jika nanti ada yang kekurangan bisa mengajukan penambahan ke provinsi sesuai dengan kebutuhan. Pihaknya yang dilakukan RDT ini, lanjutnya, diupayakan untuk diperluas dari sebelumnya orang yang hanya kontak tetapi juga wilayah sekitar meski tidak kontak secara langsung. Mengingat saat orang dilakukan RDT pertama belum bisa memastikan hasilnya positif atau negatif.
"[RDT] Sudah kami berikan ke kabupaten dan kota dan yang sudah dibagikan itu belum habis, kalau nanti kurang bisa hubungi untuk minta tambahan sesuai kebutuhan," ucapnya.
Baskara Aji menegaskan hingga saat ini DIY belum mengajukan PSBB ke Pusat. Untuk menentukan PSBB atau tidak tidak bisa diputuskan sepihak oleh Pemda DIY, tetapi harus melalui pembahasan Forkopimda kabupaten dan kota. Karena nanti ada konsekuensi terhadap PSBB itupun usulannya belum tentu disetujui Pemerintah Pusat.
"PSBB pun sebetulnya bisa dibatasi kabupaten tetapi rasanya dari sisi kewilayahan, tidak memungkinkan kita [DIY] terapkan PSBB kabupaten, karena wilayahnya tidak memungkinkan [untuk ditutup], apalagi seperti Sleman dan Kota Jogja," katanya.
