Buntut Serangan Ransomware, Jokowi Minta BPKP Audit Tata Kelola Pusat Data Nasional
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, SLEMAN - Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sleman Sa\'ban Nuroni mengatakan pandemi Covid-19 membuat sejumlah rencana pernikahan mundur dari agenda semula hingga waktu yang belum bisa diprediksi. Hal ini membuat jumlah pernikahan beberapa waktu terakhir menurun.
"Jelas ada [penurunan] karena banyak [calon pengantin] yang menyampaikan mundur saja," kata Sa\'ban pada Kamis (14/5/2020).
Ia memperkirakan jumlah pernikahan yang diundur sehingga menyebabkan penurunan jumlah pernikahan ini mencapai 25%.
Dijelaskannya, alasan calon pengantin menyatakan mundur atau menangguhkan agenda pernikahannya lantaran pasangan yang masih terpisah jarak atau berada di wilayah lain dengan penerapan larangan mudik.
"Karena pasangannya dari zona merah, tidak bisa pulang, atau tidak bisa keluar dari kota itu. Banyak hal, tapi terkait mewabahnya corona ini. Mereka menangguhkan dan menunggu waktu yang entah kapan," terangnya.
Sementara ini pihaknya masih membuka pendaftaran pernikahan secara daring melalui Simkah Web. Namun, calon pengantin yang mendaftar akan diatur jadwal pernikahannya oleh Kemenag Sleman.
"Tidak dibatasi, tapi diatur. Contoh kalau sekarang daftarnya, pernikahan baru bisa diselenggarakan setelah tanggal 29 Mei," ujar dia. Pernikahan juga dilakukan di kantor urusan agama (KUA) dan dibatasi pengantarnya maksimal 10 orang.
Lebih lanjut, Sa\'ban mengatakan bimbingan perkawinan bahkan juga sudah tidak dilakukan secara langsung di ruangan dan mengumpulkan massa, melainkan beralih ke daring via aplikasi Whatsapp. Hal itu sudah marak dilakukan oleh kepala KUA sejak beberapa waktu lalu.
Kepala KUA Sleman Agung Nugraha mengatakan untuk pernikahan bulan Mei ini ada tujuh peristiwa dan dilaksanakan seluruhnya di kantor, bukan di rumah. "Untuk kegiatan seperti bimbingan yang mengumpulkan massa sudah kita tunda dari Januari lalu," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Presiden Jokowi meminta BPKP untuk melakukan audit tata kelola dan finansial pusat data nasional.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.
Polda DIY lakukan asistensi kasus Shinta Komala di Sleman. Dua perkara diusut, polisi pastikan penanganan sesuai SOP.
DPRD DIY memastikan tidak ada pemberhentian guru non-ASN. Penugasan diperpanjang hingga 2026, kesejahteraan tetap dijaga.