Rapat Anggaran Covid-19 Bantul Diwarnai Protes, Sebagian Dewan Pilih Walk Out

Harianjogja.com, BANTUL-Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bantul soal penanganan Coronavirus Disease atau Covid-19 di kantor DPRD setempat, Selasa (19/5/2020) siang diwarnai aksi protes. Bahkan beberapa anggota Dewan memutuskan untuk keluar sebelum rapat selesai.

Ada juga anggota Dewan yang tidak hadir sejak awal dengan dalih karena rapat tidak dihadiri Bupati Bantul.

Supriyono, salah satu anggota DPRD yang tidak hadir sejak awal mengaku kecewa karena Bupati Bantul Suharsono selaku terundang tidak menghadiri langsung dalam rapat dengar pendapat tersebut. Ia menilai kehadiran bupati penting dimintai pertanggungjawabannya dalam penanganan Covid-19.

Rapat dengar pendapat itu memang khusus untuk membahas perkembangan penanganan Covid-19. Supriyanto mengaku selama ini Dewan tidak dilibatkan dalam penanganan Covid-19 padahal memiliki fungsi pengawasan. Pihaknya ingin mengetahui rencana kegiatan, penganggaran, dan penanggung jawab setiap kegiatan dalam penanganan Covid-19 tersebut, “Fungsi dewan sebagai pengawas juga harus mengetahui,” kata Supriyono yang juga dari Partai Bulan Bintang (PBB), saat dihubungi Selasa (19/5/2020).

Senada dengan Mahmudin dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia mengatakan sejumlah anggota rapat yang hadir sempat keluar karena tidak puas dengan jawaban dari eksekutif dalam rapat tersebut. Namun rapat tertap berjalan sampai selesai yang dihadiri sekitar 25 orang meski tanpa ada kesimpulan.

Menurut mahmudin, Dewan sebenarnya menanyakan secara rinci soal penggunaan anggaran penanganan Covid-19 karena penggunaan anggaran tersebut tanpa melibatkan Dewan, “Ketika dimintai transparan untuk apa saja anggarannya? Besarannya berapa dan kapan dilaksanakan itu belum jelas. Karena jawabannya belum jelas jadi banyak peserta rapat kecewam” kata Mahmudin.

Dalam rapat itu, kata dia, Pemkab sama sekali tidak menyajikan data secara rinci secara tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan dalam penggunaan anggaran di tengah pandemi Covid-19 ini. Akhirnya rapat tidak menghasilkan apa-apa dan akan dilanjutkan setelah lebaran nanti.

Anggota Dewan lainnya Bibit Rustamta mengatakan ada beberapa yang harus dievaluasi dalam penanganan Covid-19 karena menguras banyak anggaran sehingga perlu dipertanggung jawabkan dengan jelas kepada masyarakat. Beberapa poin di antaranya adalah soal rincian penggunaan anggaran.

Sejauh ini anggaran penanganan Covid-19 untuk kesehatan, kata Bibit sudah lebih dari Rp50 miliar, untuk jaring pengaman sosial sekitar Rp74 miliar, dan pemulihan ekonomi Rp15 miliar. “Kami selama ini baru sebatas mendengarkan belum sampai mempelajari karena tidak ada laporan tertulis yang disajikan,” ucap Bibit, yang juga politikus Nasdem.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Helmi Jamharis mengatakan terlepas dari adanya aksi protes, pihaknya sudah menghadiri undangan dari DPRD Bantul, “Terkait kami tidak menyediakan laporan resmi iya kami akui tapi hal yang ditanyakan kami jelaskan semua di forum itu,” kata Helmi.

“Seandainya Dewan tak puas dengan jawaban yang diberikan kami mohon maaf. Yang jelas fakta pertanyaan saya jawab sebagaimana yang kami ketahui sesuai dokumen yang kami miliki,” sambung Helmi.

Helmi menegaskan semua kegiatan penanganan Covid-19 dapat dipertanggung jawabkan. Menurut dia, tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat melakukan kegiatan penaanganan pada masa tanggap darurat Covid-19 ini, karena ada OPD yang konsennya pada pemulihan pascapandemi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.