Program Padat Karya di Bantul Ditunda

Ilustrasi program padat karya - JIBI
27 Mei 2020 22:37 WIB Jumali Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Pemkab Bantul menunda pelaksanaan Program Padat Karya 2020 dan mengalihkan anggarannya untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan semua program padat karya ditunda dan difokuskan untuk penanganan kesehatan.

Padahal, pada 2020 Bantul mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp13 miliar untuk 130 lokasi seluruh kecamatan se-Bantul, dengan masing-masing lokasi dianggarkan sebesar Rp100 juta. Sedangkan pada 2019, program padat karya dari dana APBD Bantul senilai Rp19,3 miliar digunakan untuk membangun infrastruktur di 193 lokasi berbeda. “Sementara ditunda dulu pelaksanaannya,” kata Istirul, Rabu (27/5/2020).

Menurut dia, Program Padat Karya bertujuan untuk membuka lapangan kerja bagi keluarga miskin dan direncanakan digelar Mei hingga Juni. Akan tetapi, karena adanya pandemi Covid-19, maka program tersebut belum bisa direalisasikan.

Penundaan program ini, kata dia, tidak hanya kegiatan yang dialokasikan oleh Pemkab Bantul, tetapi juga dari Pemda DIY. “Harapan kami tahun ini tetap bisa terealisasi dan program tetap ada, tetapi sejauh ini kami menunggu arahan dari Pemda DIY,” kata Istirul.

Anggota DPRD Bantul, Supriyono, menyayangkan langkah penundaan Program Padat Karya 2020. Terlebih, proses sosialisasi sudah dijalankan sejak April lalu.

Supriyono mengatakan sejak merebaknya Corona, tingkat kemiskinan meningkat. Oleh karena itu, Program Padat Karya diharapkan dapat menolong mereka yang kondisi ekonominya terkapar. Langkah penundaan itu, menurutnya, tidak tepat untuk situasi sekarang ini. "Di saat suasana ekonomi yang lumpuh seperti ini, program-program menunjang yang tujuannya membantu masyarakat justru tidak muncul. Ini bahaya sekali," kata politikus Partai Bulan Bintang [PBB] itu, Rabu.

Program Padat Karya, kata pria yang akrab disapa Supri ini, dilaksanakan di lebih dari 130 titik. Tiap titik memakan anggaran Rp100 juta. Ia mendesak Bupati Bantul memanggil Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi [Disnakertrans] agar melakukan peninjauan ulang. Hal itu berkaitan dengan visi Pemkab, Makarya Mbangun Desa. Seharusnya, kata dia, program-program yang sifatnya menunjang tak perlu diubah. "Kalau makarya mbangun desa itu ya harus kerja. Ketika irigasi lancar, jalan bagus dan terang artinya bagus. Padat karya pun juga bisa membantu masyarakat terdampak Corona," katanya.(ST 18)