Realisasi Anggaran Penanganan Covid-19 di DIY Masih Minim

Harianjogja.com, JOGJA-Sejumlah risiko bisa terjadi jika penggunaan anggaran untuk Covid-19 tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Di DIY realisasi anggaran Covid-19 masih tergolong rendah dibandingkan jumlah refocusing anggaran. Monitoring terus dilakukan untuk mencegah terjadinya penggunaan anggaran yang tidak sesuai peruntukan Covid-19.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DIY Slamet Tulus Wahyana menjelaskan saat ini seluruh DIY termasuk kabupaten dan kota refocusing anggaran untuk Covid-19 sekitar Rp908 Miliar. Jumlah itu digunakan untuk tiga peruntukan terdiri atas jaring pengaman sosial (JPS) Rp380 miliar, kesehatan Rp314 miliar dan dukungan ekonomi Rp214 miliar. Ia menilai tiga fokus tersebut sebagian di antaranya tidak rinci hingga tidak jelas kebutuhannya.

"Karena risiko ini bisa terjadi pengeluaran yang tidak diindentifikasi sebelumnya, istilah kami potensi kemungkinan nanti adanya pengeluaran yang tidak dalam rangka untuk penanganan Covid-19 ini perlu dicermati," katanya dalam Raker DPD RI tentang Refocusing Anggaran di Tengah Pandemi Covid-19 melalui aplikasi Zoom, Selasa (9/6/2020).

Ia menambahkan dari refocusing itu untuk bidang kesehatan baru terlaporkan realisasinya Rp44 miliar dari total rencana Rp330 miliar. Pihaknya mengingatkan jangan sampai penggunaan anggaran dilakukan di akhir-akhir ketika Covid-19 sudah mereda sehingga barang yang diadakan tidak dapat dimanfaatkan.

"Mudah-mudahan [rendahnya realisasi] ini karena kehati-hatian. Perlu diantisipasi juga risiko seperti kemahalan harga, ada barang tidak sesuai spesifikasi. Kalau ada barang yang sudah dianggarkan pusat harus dikoordinasikan. Jangan sampai Covid sudah reda APD baru datang," ujarnya.

Anggota DPD RI Cholid Mahmud mengatakan minimnya realisasi anggaran Covid-19 yang masuk di dana tak terduga kemungkinan karena kehati-hatian Pemda DIY dan kabupaten/kota. Selain itu ada kemungkinan unsur menghemat karena sebagian besar kabupaten dan kota saat ini minim anggaran seiring dana transfer dari yang dikurangi. Pos anggaran Covid-19 memang sudah ada nominalnya. Penggunaan dana diprioritaskan untuk JPS, kesehatan dan bidang ekonomi. Untuk ekonomi bukan berupa uang tunai tetapi rata-rata pajak yang seharusnya dibayarkan kemudian tidak ditarik.

"Sehingga pelaku usaha tidak diberikan uang tetapi kewajiban membayar pajak tidak ditarik oleh pemda kemudian disebut mengeluarkan anggaran untuk dunia usaha," katanya.

Di sisi lain peluang terjadinya overlap penerima bansos masih besar. Ia mencatat peluang overlap tersebut di angka 1.900 KK di DIY. Persoalan data paling rumit, dari level desa baru melakukan pendataan namun kadang tiba-tiba bantuan sudah didistribusikan menggunakan data tiga tahun sebelumnya yang belum diupdate.

"Karena ada banyak lembaga yang memberikan sehingga pemda sampai desa harus menyisir. Melalui rapat ini kami menerima masukan dari semua kabupaten dan kota di DIY," katanya.

Kepala Bappeda Gunungkidul Sri Suhartanta menjelaskan Gunungkidul kehilangan PAD sebesar Rp25 miliar dari sektor pariwisata. Sehingga penggunaan anggaran harus cermat terutama untuk ke araha refocusing ke Covid-19. Saat ini setiap kegiatan rapat juga hemat konsumsi. Mengingat Gunungkidul fiskalnya rendah sehingga sangat berpengaruh terhadap anggaran. Pihaknya berharap pengurangan dana transfer dari pusat bisa dikembalikan jelang akhir tahun anggaran.

"Kami sudah petakan tatanan menuju normal baru berkaitan dengan beberapa sektor. Mempersiapkan simulasi pembukaan objek wisata, destinasi, homestay, pasar, minimarket, perhubungan, perizinan, rumah makan," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News