Masih Jadul, Tikel Elektronik Masuk Wisata di Bantul Belum Bisa Diterapkan Saat Pandemi

TPR Induk Pantai Parangtritis, Kecamatan Kretek, Bantul. - Harian Jogja/Arief Junianto
19 Juni 2020 18:37 WIB Jumali Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL--Penerapan tiket elektronik di sejumlah objek wisata di Bantul saat era kenormalan baru dipastikan susah diterapkan. Sebab, Pemkab Bantul harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk penerapan sistem tersebut. Alhasil hingga saat ini pembelian tiket masih dilakukan secara konvensial alias jadul di tempat pemungutan retribusi (TPR).

“Selain itu, masih ada kendala dalam hal payung hukum. Di mana, kami harus mengubah aturan teknis terkait kewajiban penggunaan karcis. Sebab, di Perda mengisyaratkan harus memakai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) berwujud tiket cetak,” kata Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul Kwintarto Heru Prabowo, Jumat (19/6/2020).

Data Bansos Corona di Gunungkidul Amburadul, Duit untuk 8.600-an Keluarga Tak Bisa Dicairkan

Oleh karena itu, saat ini Dispar tengah menggodok usulan yang akan diajukan kepada Bupati Bantul terkait dengan perubahan syarat harus menggunakan tiket cetak. Sejauh ini, Perda yang mengatur SKRD berwujud tiket cetak memungkinkan diubah dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati (Perbup) tentang teknis penarikan tiket.

“Bisa saja nanti, tetap ada sobekan karcis, tetapi transaksi bisa dilakukan nontunai. Untuk penerapan tiket eletronik ini, sebisa mungkin kami terapkan di semua objek dan desa wisata,” imbuh Kwintarto.

Terkait dengan penyiapan sarana dan prasarana agar sistem ini bisa diterapkan, Kwintarto mengungkapkan, koordinasi awal sejatinya telah dilakukan oleh Dispar Bantul dengan Bank BPD DIY. Kedua institusi ini telah bertemu dan mempersiapkan diri jika nantinya tiket elektronik diterapkan.

Selain itu, Dispar juga akan menggandeng Diskominfo setempat terkait penyediaan jaringan internet untuk mendukung sistem tiket elektronik. Sebab, diakuinya jika sampai kini tidak semua daerah di Bantul terjangkau internet.

“Nanti kami akan gandeng Diskominfo untuk penyediaan internet. Karena sistem ini butuh internet yang stabil,” terang Kwintarto.